Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net
Pemerintah dinilai perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.
Pasalnya, meskipun sudah ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali, pemerintah juga masih harus bekerja cepat dan tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.
Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/7).
“Jawa saja yang fasilitas kesehatannya sudah relatif merata kuantitas dan kualitasnya serta jumlah tenaga kesehatan cukup banyak kerepotan, bagaimana dengan luar Jawa jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua,†kata Puan.
Puan mengimbau pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Apalagi, sambung Politisi PDIP ini, Satgas Penanganan Covid-19 telah mencatat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di kawasan non Jawa-Bali sebanyak 24,7 persen dari total kasus nasional.
Diketahui, di Bangka Belitung kasus Covid-19 meningkat 65,4 persen, Bengkulu 57,6 persen, Kalimantan Timur 82,9 persen, Kalimantan Utara 67,3 persen, Lampung 59 persen, Maluku 115,9 persen, Maluku Utara 160,5 persen, NTT 108 persen, Papua Barat 155,2 persen, Sulawesi Barat 99,5 persen, Sulawesi Selatan 99,8 persen, Sulawesi Tengah 96,3 persen, Sulawesi Tenggara 62 persen, dan Sulawesi Utara 95 persen.
“Saat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana dampak meledaknya gelombang dua Covid-19 di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pasien Covid-19 banyak yang harus mengantre untuk mendapatkan layanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan," tuturnya.
"Keluarga pasien mengalami kesulitan untuk mengakses obat dan oksigen medis. Jangan sampai kondisi ini merembet ke luar Jawa-Bali,†imbuh mantan Menko PMK itu.
Tak kalah memprihatinkan, masih kata Puan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga cukup tinggi.
Lampung mencatat BOR 81 persen, Kepulauan Riau 77 persen, Kalimantan Timur 74 persen, Papua Barat 73 persen, Kalimantan Barat 70 persen, Sumatera Selatan 69 persen, Bengkulu 66 persen, dan Sumatera Barat 65 persen.
Oleh karena itu, Puan meminta Pemda di luar Jawa-Bali bersama pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah contingency plan menghadapi serbuan gelombang kedua Covid-19 agar kejadian di Pulau Jawa tidak terulang.
“Tempat isolasi, rumah sakit beserta nakes dan peralatannya mesti disiapkan sejak dini. Tentu saja upaya pencegahan agar lonjakan kasus tidak terjadi secara eksponensial,†kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
Menurut Puan, pemerintah daerah di luar Jawa-Bali yang lebih paham kondisi wilayah masing-masing serta kekuatan infrastruktur kesehatan menghadapi gelombang kedua Covid-19.
“Saya berkali-kali menekankan agar semua pihak termasuk pemda jujur tentang kondisi wilayahnya terkait covid ini. Semaksimal mungkin tangani sendiri. Terus berkoordinasi dengan pemda lain dan pemerintah pusat karena penyebaran covid ini lintas wilayah,†tuturnya.
Atas dasar itu, Puan juga meminta semua pihak fokus menangani penyebaran virus Covid-19.
“Lepaskan ego sekroral dan wilayah. Semua sumber daya fokuskan dulu untuk penanganan pandemi," tandasnya.
