Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Moskow: Seruan Prancis Agar Tidak Gunakan Vaksin Dari Rusia Dan China Sangat Rasis Dan Neo-Nazisme

JUMAT, 09 JULI 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, beraksi atas pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis yang mengatakan bahwa vaksin Rusia dan China tidak diakui di Uni Eropa. Zakharova mengecam bahwa seruan itu sangat rasisme dan hegemonisme.

Seruan Kementerian Luar Negeri Prancis untuk tidak mengakui vaksin Rusia dan China di UE tidak dapat diterima, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Kamis.

"Pernyataan seperti itu tidak dapat diterima. Ini adalah campuran rasisme, hegemonisme kekaisaran, dan neo-Nazisme," kata Zakharova, pada Kamis (8/7) menambahkan bahwa pernyataan pejabat Prancis itu berarti tidak memberi hak dan kesempatan yang sama bagi warganya.


"Ini melanggar hukum, etika, dan moral, mendorong dunia ke arah konfrontasi di tingkat yang lebih tinggi di masa pandemi ini," katanya, seperti dikutip dari Tass, Jumat.

Negara-negara Barat selalu melancarkan ketegangan dan sinisme demi keuntungan, kata Zakharova. Negara barat meninggalkan cita-cita humanistik mereka sendiri tanpa memikirkan nasib jutaan orang selama upaya kemanusiaan melawan pandemi. "Ini sangat mengejutkan," kata Zakharova.

Seorang menteri kabinet Prancis beberapa waktu lalu mendesak negara-negara UE untuk tidak menggunakan vaksin Covid-19 Rusia atau China kecuali jika disetujui oleh regulator obat-obatan blok itu.

Menteri Urusan Eropa Clement Beaune mengatakan, setiap orang yang memilih vaksin China atau Rusia akan sangat berisiko.

“Ini akan menimbulkan masalah dalam hal solidaritas kami, dan itu akan menimbulkan masalah risiko kesehatan, karena vaksin Rusia belum disahkan di Eropa,” kata pejabat itu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya