Berita

Ilsutrasi tenaga kerja asing (TKA) yang masuk Indonesia di era pandemi./Net

Politik

Arief Poyuono: Jokowi Harus Jatuhkan Sanksi Untuk Menteri Yang Mendatangkan TKA Di Era Pandemi

JUMAT, 09 JULI 2021 | 11:09 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Setelah menyampaikan sinyalemen mengenai kemungkinan pengkhianatan di kalangan menteri di kabinet Joko Widodo, kali ini Arief Poyuono meminta sang presiden untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah menteri yang bertanggung jawab pada arus masuk tenaga kerja asing (TKA).

Arief Poyuono yang dikenal sebagai politisi Partai Gerindra sekaligus sahabat dekat Jokowi itu mengatakan, sudah sewajarnya ada menteri yang bertanggung jawab di balik kehadiran  TKA beberapa waktu belakangan ini. Dia menduga, ada relasi poisitif antara kehadiran TKA dengan penularan varian Delta Covid-19 yang sangat massif saat ini.

“Penularan yang massif juga terjadi karena Indonesia kedatangan pekerja migran yang signifikan, baik dari RRC, India, Saudi Arabia, atau Timur Tengah,” ujarnya dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 9/7).


Dia mengataan, TKA bisa masuk karena ada kemudahan yang diberikan dan pelaksanaan prokes yang tidak ketat di Indonesia.

“Di Bandara tentu ada Imigrasi, quarantine, petugas kesehatan yang menjadi bagian terdepan dalam melakukan filterisasi masuknya penyebaran varian Delta ini di tingkat teknisnya,” kata Arief Poyuono.

“Sementara di tingkat kebijakan, para menteri yang berhubungan dengan masuknya TKA akibat investasi juga harus bertanggung jawab,” sambungnya.

Bila Presiden Jokowi tidak meminta pertanggungjawaban pada menteri-menteri tersebut, hal ini akan dipandang masyarakat sebagai ketiadaan kontrol dari presiden terhadap mentri-menteri yang memungkinkan TKA masuk Indonesia dengan bebas.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya