Sudan Selatan akan merayakan 10 tahun kemerdekaan pada Jumat (9/7). Negara ini diketahui merupakan negara termuda yang ada di dunia/Net
Sudan Selatan akan merayakan 10 tahun kemerdekaan pada Jumat (9/7). Negara ini diketahui merupakan negara termuda yang ada di dunia.
Sayangnya, selama 10 tahun terakhir, negara kaya minyak itu telah terperosok dalam pertempuran yang menewaskan hampir 400 ribu orang. Selain itu, korupsi yang merajalela serta serta krisis kemanusiaan yang memburuk membayangi hari-hari pasca kemerdekaan negara itu.
Di sisi lain, kesepakatan damai antara pemerintah dengan pemberontak pun rapuh, bak tergantung pada seutas benang.
“Setelah 10 tahun kemerdekaan, penduduk Sudan Selatan tidak memiliki banyak hal untuk dirayakan,†kata seorang peneliti di London School for Economics yang telah bekerja di Sudan Selatan sejak 2008, yakni Joshua Craze.
"Negara hanya memberikan untuk elit Sudan Selatan, yang telah mengakar sendiri di atas seluruh negeri,†tambahnya.
Sebenarnya, harapan tinggi akan masa depan yang lebih baik muncul sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 2011. Setelah beberapa dekade perang dengan utara, bagian selatan Sudan memilih untuk memisahkan diri. Salva Kiir, mantan pemimpin pemberontak, dilantik sebagai presiden pertama Sudan Selatan, dengan Riek Machar, pemimpin pemberontak lainnya, sebagai wakilnya.
“(Ada) hujatan, perayaan, air mata kegembiraan, ratapan kebahagiaan,†kenang Philips Anyang Ngong, seorang pengacara hak asasi manusia setempat yang berada di perayaan kemerdekaan tetapi bingung dengan apa yang telah terjadi sejak itu.
“Kami mengibarkan bendera tetapi apa yang harus kami tunjukkan hari ini, 10 tahun kemudian?†Dia bertanya.
"Penderitaan yang berkelanjutan," sambungnya, seperti dikabarkan
Al Jazeera.
Sorotan serupa pun datang dari pengamat lainnya.
“Negara mewarisi warisan perang dan keterbelakangan dari Sudan. Pemerintah baru juga terdiri dari mantan musuh politik dan milisi yang tidak memiliki visi bersatu untuk negara. Proses integrasi, baik dari segi politik maupun keamanan sangatlah berat. Lembaga negara dan sistem akuntabilitas sudah lemah," ujar peneliti Human Rights Watch, Nyagoah Tut Pur.
