Failed Nation Bisa Terjadi Jika Pemerintah Tidak Punya Skala Prioritas

Kekhawatiran Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas bahwa Indonesia akan menjadi negara atau bangsa gagal (Failed Nation) lantaran tidak mampu menyelamatkan rakyat dari lonjakan kasus Covid-19 bisa saja terjadi.

Dengan catatan, apabila pemerintah tidak ada skala prioritas dalam hal ini mengedepankan keselamatan nyawa rakyat Indonesia daripada hal lainnya.

Begitu kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "PPKM Darurat dan Rekor Baru Covid-19" pada Kamis (8/7).

"Oh (pernyataan Ibas) itu sangat mungkin terjadi apabila (pemerintah) kita tidak punya prioritas yang jelas," ujar Syahrial.

Bagi Demokrat, keselamatan nyawa manusia merupakan hal yang penting ketimbang recovery ekonomi. Sementara pemerintah ingin kesehatan dan ekonomi selamat secara bersamaan.

Syahrial menilai, tanda-tanda Indonesia menuju negara gagal sudah bisa terlihat dari tahun lalu. Tepatnya di saat awal-awal pandemi Covid-19.

Di mana pemerintah meneken Perppu 1/2020  tengang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kini Perppu itu sudah menjadi UU 2/2020 atau dikenal sebagai UU Corona. Banyak pihak menyebut bahwa UU tersebut lebih mementingkan penyelamatan ekonomi ketimbang nyawa rakyat. Bahkan pemegang kendali ekonomi diberi wewenang besar hingga kekebalan hukum.

Dengan kewenangan yang luar biasa itu, seharusnya pemerintah bisa melakukan skala prioritas dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Tapi yang terjadi justru terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan beberapa pekan terakhir ini,” tutupnya.

Selain Syahrial, turut hadir narasumber lain dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL itu yakni Gurubesar FKM UI Prof Hasbullah Thabrany dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal H.