Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net

Politik

Failed Nation Bisa Terjadi Jika Pemerintah Tidak Punya Skala Prioritas

KAMIS, 08 JULI 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kekhawatiran Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas bahwa Indonesia akan menjadi negara atau bangsa gagal (Failed Nation) lantaran tidak mampu menyelamatkan rakyat dari lonjakan kasus Covid-19 bisa saja terjadi.

Dengan catatan, apabila pemerintah tidak ada skala prioritas dalam hal ini mengedepankan keselamatan nyawa rakyat Indonesia daripada hal lainnya.

Begitu kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "PPKM Darurat dan Rekor Baru Covid-19" pada Kamis (8/7).


"Oh (pernyataan Ibas) itu sangat mungkin terjadi apabila (pemerintah) kita tidak punya prioritas yang jelas," ujar Syahrial.

Bagi Demokrat, keselamatan nyawa manusia merupakan hal yang penting ketimbang recovery ekonomi. Sementara pemerintah ingin kesehatan dan ekonomi selamat secara bersamaan.

Syahrial menilai, tanda-tanda Indonesia menuju negara gagal sudah bisa terlihat dari tahun lalu. Tepatnya di saat awal-awal pandemi Covid-19.

Di mana pemerintah meneken Perppu 1/2020  tengang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kini Perppu itu sudah menjadi UU 2/2020 atau dikenal sebagai UU Corona. Banyak pihak menyebut bahwa UU tersebut lebih mementingkan penyelamatan ekonomi ketimbang nyawa rakyat. Bahkan pemegang kendali ekonomi diberi wewenang besar hingga kekebalan hukum.

Dengan kewenangan yang luar biasa itu, seharusnya pemerintah bisa melakukan skala prioritas dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Tapi yang terjadi justru terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan beberapa pekan terakhir ini,” tutupnya.

Selain Syahrial, turut hadir narasumber lain dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL itu yakni Gurubesar FKM UI Prof Hasbullah Thabrany dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal H.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya