Berita

Meme yang diunggah BEM Unnes/Net

Politik

Kritik BEM Unnes Bentuk Akumulasi Kekecewaan Mahasiswa Pada Elite Penguasa

KAMIS, 08 JULI 2021 | 10:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gelar yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) kepada tiga tokoh Indonesia merupakan bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa kepada elit penguasa.

Begitu analisa yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi gelar yang diberikan BEM KM Unnes kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Apa yang dilakukan BEM KM Unnes itu kritik simbolik dari akumulasi kekecewaan mahasiswa pada elit penguasa, baik terhadap Presiden, Wakil Presiden maupun Ketua DPR RI," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/7).


BEM KM Unnes sendiri, kata Ubedilah, sebelumnya mendukung kritik dan meme yang dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia (UI) dengan julukan "King Of Lip Service" kepada Jokowi.

Kemudian, BEM KM UNNES membuat kritik simbolik dengan menyebut Wapres Maruf Amin sebagai "The King of Silent" dan menyebut Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting".

"Nampaknya hal itu dilakukan BEM UNNES karena menilai Maruf Amin cenderung diam dan tidak ambil peran penting atas wewenangnya sebagai wapres dalam situasi rakyat sedang menghadapi penderitaan akibat Covid-19 dan krisis ekonomi," kata Ubedilah.

Sementara terhadap Puan kata Ubedilah, karena Puan dianggap meninggalkan rakyat dalam setiap mengambil keputusan membuat UU.

"DPR lebih terlihat sebagai stempel pemerintah dan meninggalkan aspirasi rakyat banyak. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif juga tidak dijalankan. Hal itu terlihat dari penetapan UU yang banyak ditolak rakyat banyak, mahasiswa, buruh, cendekiawan dan lain-lain," pungkas Ubedilah.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya