Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Partai Buruh Inggris Desak Pemerintah Dan Kerajaan Boikot Olimpiade Beijing 2022

KAMIS, 08 JULI 2021 | 07:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 kembali bergema. Kali ini seruan tersebut datang dari Partai Buruh Inggris.

Partai oposisi utama Inggris itu telah meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan untuk memboikot gelaran olah raga bangsa-bangsa di dunia tersebut, dengan alasan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Provinsi Xinjiang, China.

"Kami telah secara konsisten menekan pemerintah untuk tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi situasi yang mengerikan ini, termasuk sanksi yang lebih luas terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Xinjiang dan tindakan yang lebih tegas terhadap kerja paksa," kata dua anggota parlemen Partai Buruh, Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy dan Menteri Kebudayaan Bayangan Jo Stevens, seperti dikutip dari Independent, Rabu (7/7).


Mereka juga meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan agar menggunakan momen Olimpiade tersebut untuk menekan kasus akses PBB yang tidak terbatas ke Xinjiang dan  melakukan penyelidikan penuh, transparan dan independen.

"Ini telah berulang kali dicari oleh Inggris dan pemerintah lain tetapi belum terwujud,” lanjut pernyataan itu.
Pasangan itu kemudian menyerukan 'menteri, anggota keluarga kerajaan atau perwakilan senior' untuk memboikot pertandingan, menambahkan bahwa sekelompok negara yang memboikot akan mengirim sinyal kuat ke Beijing

Pernyataan itu menyerukan boikot, kecuali jika PBB diizinkan untuk secara bebas memeriksa situasi hak asasi manusia di lapangan, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh Beijing.

Walaupun pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson telah menggunakan istilah 'genosida' untuk merujuk pada kampanye pemerintah China di Uighur, Inggris sejauh ini menghindari bergabung dengan seruan yang berkembang untuk melakukan boikot diplomatik.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mencapai konsensus tentang kemungkinan boikot dengan sekutu Amerika.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya