Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Partai Buruh Inggris Desak Pemerintah Dan Kerajaan Boikot Olimpiade Beijing 2022

KAMIS, 08 JULI 2021 | 07:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 kembali bergema. Kali ini seruan tersebut datang dari Partai Buruh Inggris.

Partai oposisi utama Inggris itu telah meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan untuk memboikot gelaran olah raga bangsa-bangsa di dunia tersebut, dengan alasan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Provinsi Xinjiang, China.

"Kami telah secara konsisten menekan pemerintah untuk tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi situasi yang mengerikan ini, termasuk sanksi yang lebih luas terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Xinjiang dan tindakan yang lebih tegas terhadap kerja paksa," kata dua anggota parlemen Partai Buruh, Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy dan Menteri Kebudayaan Bayangan Jo Stevens, seperti dikutip dari Independent, Rabu (7/7).


Mereka juga meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan agar menggunakan momen Olimpiade tersebut untuk menekan kasus akses PBB yang tidak terbatas ke Xinjiang dan  melakukan penyelidikan penuh, transparan dan independen.

"Ini telah berulang kali dicari oleh Inggris dan pemerintah lain tetapi belum terwujud,” lanjut pernyataan itu.
Pasangan itu kemudian menyerukan 'menteri, anggota keluarga kerajaan atau perwakilan senior' untuk memboikot pertandingan, menambahkan bahwa sekelompok negara yang memboikot akan mengirim sinyal kuat ke Beijing

Pernyataan itu menyerukan boikot, kecuali jika PBB diizinkan untuk secara bebas memeriksa situasi hak asasi manusia di lapangan, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh Beijing.

Walaupun pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson telah menggunakan istilah 'genosida' untuk merujuk pada kampanye pemerintah China di Uighur, Inggris sejauh ini menghindari bergabung dengan seruan yang berkembang untuk melakukan boikot diplomatik.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mencapai konsensus tentang kemungkinan boikot dengan sekutu Amerika.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya