Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Partai Buruh Inggris Desak Pemerintah Dan Kerajaan Boikot Olimpiade Beijing 2022

KAMIS, 08 JULI 2021 | 07:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 kembali bergema. Kali ini seruan tersebut datang dari Partai Buruh Inggris.

Partai oposisi utama Inggris itu telah meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan untuk memboikot gelaran olah raga bangsa-bangsa di dunia tersebut, dengan alasan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Provinsi Xinjiang, China.

"Kami telah secara konsisten menekan pemerintah untuk tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi situasi yang mengerikan ini, termasuk sanksi yang lebih luas terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Xinjiang dan tindakan yang lebih tegas terhadap kerja paksa," kata dua anggota parlemen Partai Buruh, Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy dan Menteri Kebudayaan Bayangan Jo Stevens, seperti dikutip dari Independent, Rabu (7/7).


Mereka juga meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan agar menggunakan momen Olimpiade tersebut untuk menekan kasus akses PBB yang tidak terbatas ke Xinjiang dan  melakukan penyelidikan penuh, transparan dan independen.

"Ini telah berulang kali dicari oleh Inggris dan pemerintah lain tetapi belum terwujud,” lanjut pernyataan itu.
Pasangan itu kemudian menyerukan 'menteri, anggota keluarga kerajaan atau perwakilan senior' untuk memboikot pertandingan, menambahkan bahwa sekelompok negara yang memboikot akan mengirim sinyal kuat ke Beijing

Pernyataan itu menyerukan boikot, kecuali jika PBB diizinkan untuk secara bebas memeriksa situasi hak asasi manusia di lapangan, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh Beijing.

Walaupun pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson telah menggunakan istilah 'genosida' untuk merujuk pada kampanye pemerintah China di Uighur, Inggris sejauh ini menghindari bergabung dengan seruan yang berkembang untuk melakukan boikot diplomatik.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mencapai konsensus tentang kemungkinan boikot dengan sekutu Amerika.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Herman Deru Perintahkan Jalinsum Diperbaiki Usai Tragedi Bus ALS

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:22

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Pemakzulan Trump Mencoreng Citra Demokrasi Barat

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:01

Politik Mesias Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:27

Saksi Sidang di PN Jakbar Dikejar-kejar hingga Diduga Dianiaya

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:06

Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

Minggu, 10 Mei 2026 | 00:03

Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:32

Kritik Amien Rais Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 23:14

Selengkapnya