Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Partai Buruh Inggris Desak Pemerintah Dan Kerajaan Boikot Olimpiade Beijing 2022

KAMIS, 08 JULI 2021 | 07:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Desakan boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 kembali bergema. Kali ini seruan tersebut datang dari Partai Buruh Inggris.

Partai oposisi utama Inggris itu telah meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan untuk memboikot gelaran olah raga bangsa-bangsa di dunia tersebut, dengan alasan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Provinsi Xinjiang, China.

"Kami telah secara konsisten menekan pemerintah untuk tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi situasi yang mengerikan ini, termasuk sanksi yang lebih luas terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Xinjiang dan tindakan yang lebih tegas terhadap kerja paksa," kata dua anggota parlemen Partai Buruh, Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy dan Menteri Kebudayaan Bayangan Jo Stevens, seperti dikutip dari Independent, Rabu (7/7).


Mereka juga meminta pemerintah nasional dan keluarga kerajaan agar menggunakan momen Olimpiade tersebut untuk menekan kasus akses PBB yang tidak terbatas ke Xinjiang dan  melakukan penyelidikan penuh, transparan dan independen.

"Ini telah berulang kali dicari oleh Inggris dan pemerintah lain tetapi belum terwujud,” lanjut pernyataan itu.
Pasangan itu kemudian menyerukan 'menteri, anggota keluarga kerajaan atau perwakilan senior' untuk memboikot pertandingan, menambahkan bahwa sekelompok negara yang memboikot akan mengirim sinyal kuat ke Beijing

Pernyataan itu menyerukan boikot, kecuali jika PBB diizinkan untuk secara bebas memeriksa situasi hak asasi manusia di lapangan, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh Beijing.

Walaupun pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson telah menggunakan istilah 'genosida' untuk merujuk pada kampanye pemerintah China di Uighur, Inggris sejauh ini menghindari bergabung dengan seruan yang berkembang untuk melakukan boikot diplomatik.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mencapai konsensus tentang kemungkinan boikot dengan sekutu Amerika.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya