Berita

Unggahan BEM KM Unnes yang menjuluki Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting"/Repro

Politik

Puan Dijuluki Queen of Ghosting, PDIP: Kita Di Ambang Lockdown Ngapain Ngurusin Gituan

RABU, 07 JULI 2021 | 19:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian meningkat tajam membutuhkan fokus dari semua pihak.

Pun demikian bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai partai dengan perolehan suara terbesar saat ini, PDIP lebih memilih fokus mengatasi penyebaran Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi dibanding mengurusi meme yang menyerang Puan Maharani.

Hal tersebut ditegaskan politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat disinggung soal julukan "The Queen of Ghosting" yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Masa kita ngurusi meme? Ini kita diambang lockdown, enggak mungkin ngurusi yang begituan,” ucap Deddy Sitorus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).

Di sisi lain, ia berharap mahasiswa mampu menjaga etika dan norma hukum kepada dalam menyampaikan aspirasi maupun kritikan kepada siapa pun.

“Saya hanye berharap mereka tetap menjaga batas-batas etika dan hukum. Karena tidak ada alasan untuk mereka menyerang Bu Puan,” tandasnya.

BEM KM Unnes sebelumnya melakukan aksi digital dengan mengunggah di media sosial Instagram dalam rangka mengkritik rezim pemerintahan, Rabu (7/7). Salah satu yang dikritik adalah Ketua DPR RI yang juga ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan julukan "The Queen of Ghosting".

Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama mengatakan, kritik kepada Puan dilakukan berdasarkan pandangan bahwa politisi PDI Perjuangan itu merupakan simbol DPR RI.

Selaku ketua dewan, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

Mislanya, Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), UU tentang Minerba, dan UU tentang Cipta Kerja.

"Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ujar Wahyu Suryono Pratama dalam keterangan tertulisnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Polri Launching 2 Tim Bola Voli Jelang Turnamen Proliga 2024

Rabu, 24 April 2024 | 03:18

Prabowo-Gibran Harus Fokus Kembangkan Ekonomi Berbasis Kelautan

Rabu, 24 April 2024 | 02:58

Pria Paruh Baya Pemeras Minimarket Diringkus Polisi di Cengkareng

Rabu, 24 April 2024 | 02:39

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Pertamina di Hannover Messe 2024

Rabu, 24 April 2024 | 01:58

Kolaborasi Pertamina dan Polri Mengedukasi Masyarakat Lewat Publikasi

Rabu, 24 April 2024 | 01:41

Diduga Nistakan Agama, TikTokers Galih Loss Berurusan dengan Polisi

Rabu, 24 April 2024 | 01:21

Airlangga: Respons Pasar Modal Positif Terhadap Putusan MK

Rabu, 24 April 2024 | 00:57

KAI Commuters Catat 20 Juta Penumpang Gunakan KRL Selama Lebaran

Rabu, 24 April 2024 | 00:34

Airlangga Bersyukur Didukung Satkar Ulama Pimpin Golkar Hingga 2029

Rabu, 24 April 2024 | 00:13

Selengkapnya