Berita

menolak dengan keras laporan terbaru yang dikeluarkan oleh pengawas media internasional yang memasukkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ke dalam daftar 37 penguasa terburuk di dunia dalam hal kebebasan pers/Net

Global

PM Imran Khan Disebut Sebagai 'Predator' Kebebasan Pers, Pemerintah Pakistan: Ini Fitnah!

RABU, 07 JULI 2021 | 18:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pakistan menolak dengan keras laporan terbaru yang dikeluarkan oleh pengawas media internasional yang memasukkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ke dalam daftar 37 penguasa terburuk di dunia dalam hal kebebasan pers. 


Reaksi marah ini muncul dari pemerintah Khan sebagai tanggapan atas laporan yang dirils oleh Reporters Without Borders (RSF) yang berbasis di Paris pada awal pekan ini berjudul "Press freedom predators gallery - old tyrants, two women and a European”.

Menurut RSF, sejak Khan menjabat sebagai perdana menteri di Pakistan, kasus penyensoran semakin masif terjadi, seperti distribusi surat kabar terganggu, outlet media diancam dengan penarikan iklan dan sinyal saluran TV macet.


“Wartawan yang melewati garis merah telah diancam, diculik dan disiksa,” begitu kutipan dri laporan RSF.

Menanggapi laporan itu, Kementerian Informasi Pakistan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pemerintah Khan percaya pada kebebasan berekspresi dan independensi media.

Dalam pernyataan itu, pihak kementerian juga mengatakan bahwa sangat mengejutkan RSF melompat pada kesimpulan bahwa media di Pakistan berada di bawah tindakan sensor kejam oleh pemerintah Khan.

"(Pemeirntah) telah mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi jurnalis untuk melakukan kewajiban profesional mereka," begitu bunyi keterangan tersebut.

“Tampaknya laporan yang dikeluarkan (RSF) adalah upaya untuk memfitnah wakil rakyat Pakistan yang terpilih, tanpa bukti yang menguatkan,” kata kementerian itu, seperti dikabarkan Al Jazeera (Rabu, 7/7).

Pihak kementerian juga menambahkan bahwa mereka berharap pengawas di masa depan akan menghindari jurnalisme yang tidak bertanggung jawab seperti itu.

Sebenarnya isu kebebasan pers di Pakistan selama masa pemerintahan Khan bukan baru kali ini mengundang sorotan internasional.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 lalu, Pakistan berada di peringkat kesembilan pada Indeks Impunitas Global tahunan Komite untuk Melindungi Jurnalis, yang menilai negara-negara di mana jurnalis dibunuh secara teratur dan pembunuh mereka dibebaskan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya