Berita

menolak dengan keras laporan terbaru yang dikeluarkan oleh pengawas media internasional yang memasukkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ke dalam daftar 37 penguasa terburuk di dunia dalam hal kebebasan pers/Net

Dunia

PM Imran Khan Disebut Sebagai 'Predator' Kebebasan Pers, Pemerintah Pakistan: Ini Fitnah!

RABU, 07 JULI 2021 | 18:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pakistan menolak dengan keras laporan terbaru yang dikeluarkan oleh pengawas media internasional yang memasukkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ke dalam daftar 37 penguasa terburuk di dunia dalam hal kebebasan pers. 


Reaksi marah ini muncul dari pemerintah Khan sebagai tanggapan atas laporan yang dirils oleh Reporters Without Borders (RSF) yang berbasis di Paris pada awal pekan ini berjudul "Press freedom predators gallery - old tyrants, two women and a European”.

Menurut RSF, sejak Khan menjabat sebagai perdana menteri di Pakistan, kasus penyensoran semakin masif terjadi, seperti distribusi surat kabar terganggu, outlet media diancam dengan penarikan iklan dan sinyal saluran TV macet.


“Wartawan yang melewati garis merah telah diancam, diculik dan disiksa,” begitu kutipan dri laporan RSF.

Menanggapi laporan itu, Kementerian Informasi Pakistan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pemerintah Khan percaya pada kebebasan berekspresi dan independensi media.

Dalam pernyataan itu, pihak kementerian juga mengatakan bahwa sangat mengejutkan RSF melompat pada kesimpulan bahwa media di Pakistan berada di bawah tindakan sensor kejam oleh pemerintah Khan.

"(Pemeirntah) telah mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi jurnalis untuk melakukan kewajiban profesional mereka," begitu bunyi keterangan tersebut.

“Tampaknya laporan yang dikeluarkan (RSF) adalah upaya untuk memfitnah wakil rakyat Pakistan yang terpilih, tanpa bukti yang menguatkan,” kata kementerian itu, seperti dikabarkan Al Jazeera (Rabu, 7/7).

Pihak kementerian juga menambahkan bahwa mereka berharap pengawas di masa depan akan menghindari jurnalisme yang tidak bertanggung jawab seperti itu.

Sebenarnya isu kebebasan pers di Pakistan selama masa pemerintahan Khan bukan baru kali ini mengundang sorotan internasional.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 lalu, Pakistan berada di peringkat kesembilan pada Indeks Impunitas Global tahunan Komite untuk Melindungi Jurnalis, yang menilai negara-negara di mana jurnalis dibunuh secara teratur dan pembunuh mereka dibebaskan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya