Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Ketua DPD RI: Pemerintah Perlu Pertimbangkan Opsi Minta Bantuan Negara Tetangga

RABU, 07 JULI 2021 | 15:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah disarankan untuk segera menyiapkan skenario baru jika kasus harian penyebaran Covid-19 terus melonjak.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, yang menyatakan kasus harian Covid-19 memungkinkan mencapai angka 40 ribu.

Jelas LaNyalla, jika penyebaran terus melonjak, dan tidak menutup kemungkinan penyebaran Covid-19 mencapai angka 40 ribu kasus perhari, tentu Indonesia akan menghadapi hal terburuk.


"Untuk itu dibutuhkan skenario baru, termasuk mungkin membuka bantuan negara-negara tetangga," kata LaNyalla, Rabu (7/7).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pemerintah dari sekarang sudah harus memiliki perencanaan bersama negara-negara tetangga untuk menyiapkan antisipasi penanganganan dan penanggulangan wabah ini bersama-sama di dalam satu kawasan.

"Pasalnya, penyebaran dan penularan Covid-19 dalam satu kawasan tidak dapat dikendalikan sendiri-sendiri. Tetapi, harus bersama-sama ditangani secara global," tuturnya.

Tidak itu saja, LaNyalla juga meminta pemantauan pelaksanaan PPKM Darurat lebih diperketat.

"Hingga saat ini, masih terjadi sejumlah pelanggaran yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya penanganan ini. Untuk itu, pemerintah daerah dan provinsi jangan bosan untuk terus mengingatkan warga agar taat aturan PPKM. Untuk pelanggaran yang sifatnya substansi, perlu dikenakan sanksi agar semua mematuhi aturan," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla juga berharap setiap daerah membuat evaluasi pelaksanaan PPKM setiap harinya.

"Pemerintah daerah juga harus mendapatkan asesment sehingga penekanan laju pergerakan manusia benar-benar dapat diturunkan agar pemutusan penularan Covid-19 dapat diturunkan secara signifikan," ucapnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya