Berita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net

Politik

Lieus Sungkharisma: Kini Saatnya Menhan Prabowo Jadi Panglima Perang Melawan Covid-19

RABU, 07 JULI 2021 | 11:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Panglima perang yang handal sangat dibutuhkan untuk memimpin perang menghadapi wabah.

Atas alasan itu, Koordinator Forum Rakyat mendesak Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto untuk memimpin perang total melawan Covid-19 tersebut.

“Kini saatnya Pak Prabowo, selaku Menhan, turun tangan memimpin perlawanan terhadap Covid-19. Dalam hal ini Presiden Jokowi dapat mendelegasikan wewenangnya pada Menhan,” ujar Lieus kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (7/7).


Lieus menjelaskan bahwa keganasan Covid-19 bukan isapan jempol semata. Sejak Juli 2020 lalu, dirinya sudah mewanti-wanti agar penanganan melawan Covid-19 tidak dianggap ringan.

Tindakan serius harus segera diambil. Salah satunya, dengan menunjuk Menhan Prabowo sebagai Panglima Perang Melawan Covid-19.

Bahkan, tambah Lieus, sejak awal penyebarannya Gubernur DKI Anies Baswedan pun sudah memprediksi hal ini bisa berdampak besar bagi kemanusian dan perekonomian Indonesia.

“Tapi Anies malah di-bully oleh para BuzzeRp,” tegasnya.

Kini, Presiden Jokowi harus bertindak cepat dengan memberi mandat kepada Menhan Prabowo untuk mengerahkan segala sumber daya pertahanan negara yang dimiliki untuk menyatakan perang total melawan Covid-19.

“Dalam situasi darurat saat ini, Presiden harusnya menunjuk Menhan sebagai Panglima Perang melawan Covid-19,” ujar Lieus lagi.

Menurutnya, adanya varian baru virus corona yang saat ini telah pula menyebar di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Latin, pun mendesak untuk segera diantisipasi.

Sebab itu, perang ini tidak hanya sebatas mencegah dan mengobati, tapi juga perlunya segera dilakukan kebijakan pengetatan akses masuk ke dalam negeri Indonesia.

“Harus diakui, saat ini akses masuk ke Indonesia sangat longgar. Kebijakan ini harus dirobah. PPKM tak akan membuahkan hasil jika akses masuk pendatang ke Indonesia tetap saja longgar,” ujarnya.

Selama ini kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia hanya memberi waktu karantina selama 8 hari. Hal ini sangat disesalkan sejumlah ahli epidemiologi. Apalagi rekomendasi WHO sendiri jelas-jelas menyebut harus 14 hari.

Ditegaskan Lieus, upaya melawan Covid tidak bisa lagi dilakukan secara  parsial.

“Ini perang total dan harus dipimpin panglima perang yang mumpuni dan dipercaya rakyat. Dan saya berkeyakinan Kak Prabowo mampu memimpin perang ini,” tegas Lieus.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya