Berita

Analis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun/Repro

Politik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ubedilah Badrun: Gas Rem Di Tengah Masyarakat Disiplinnya Rendah Berbahaya

SELASA, 06 JULI 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gas rem kebijakan dalam menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) dianggap tidak tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu dikarenakan, tingkat disiplin masyarakat Indonesia masih kurang.

Apalagi, sikap pemerintah yang kontradiksi atas kebijakan yang diambil membuat masyarakat semakin tidak disiplin mengikuti aturan pemerintah soal penanganan pandemi Covid-19.


"Gas rem itu kebijakan keliru sejak awal. Harusnya rem, rem totalitas. Itu kasus Jakarta waktu itu, rem Jakarta," ujar Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun di acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "PPKM Darurat: Macet Di Penyekatan" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).

Ubedilah pun menyayangkan adanya pasien di Rumah Sakit meninggal dunia akibat kekurangan oksigen yang dibutuhkan.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak antisipatif atas lonjakan penyebaran Covid-19.

"Menurut saya, ini pertanggungjawabannya luar biasa loh pemimpin di saat seperti ini. Bayangkan hanya gara-gara tidak punya antisipasi ledakan Covid-19, sampai kekurangan gas (oksigen) dan meninggal," kata Ubedilah.

Lagi-lagi kata Ubedilah, akibat kebijakan yang tidak tepat dalam penanganan Covid-19 membuat rakyat terus menjadi korban.

"Kasihan rakyat. Jadi saya kira gas rem itu dalam negara yang sangat disiplin itu tepat, tetapi gas rem di tengah masyarakat yang tingkat disiplinnya rendah, itu berbahaya. Itu sejak awal kita ingatkan para akademisi," terang Ubedilah.

Sehingga kata Ubedilah, pemerintahan Jokowi seharusnya juga memikirkan aspek sosiologis dalam mengambil kebijakan, bukan hanya menganalisa logika politik dan ekonomi.

"Masyarakat kita ini sebenarnya budayanya seperti apa, tingkat disiplinnya seperti apa. Ya kalau gas rem ya pasti gak disiplin. Dan itu saya kira, itu lah pentingnya mendengarkan kaum intelektual di dalam mengambil kebijakan, agar from knowledge policy itu terjadi," pungkas Ubedilah.

Dalam acara diskusi yang dipandu oleh Ruslan Tambak selaku Pemimpin Redaksi RMOL.id ini, juga hadir satu narasumber lainnya. Yaitu, Ketua Tim Peduli Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ikhsan Abdullah.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya