Berita

Analis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun/Repro

Politik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ubedilah Badrun: Gas Rem Di Tengah Masyarakat Disiplinnya Rendah Berbahaya

SELASA, 06 JULI 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gas rem kebijakan dalam menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) dianggap tidak tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu dikarenakan, tingkat disiplin masyarakat Indonesia masih kurang.

Apalagi, sikap pemerintah yang kontradiksi atas kebijakan yang diambil membuat masyarakat semakin tidak disiplin mengikuti aturan pemerintah soal penanganan pandemi Covid-19.


"Gas rem itu kebijakan keliru sejak awal. Harusnya rem, rem totalitas. Itu kasus Jakarta waktu itu, rem Jakarta," ujar Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun di acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "PPKM Darurat: Macet Di Penyekatan" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).

Ubedilah pun menyayangkan adanya pasien di Rumah Sakit meninggal dunia akibat kekurangan oksigen yang dibutuhkan.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak antisipatif atas lonjakan penyebaran Covid-19.

"Menurut saya, ini pertanggungjawabannya luar biasa loh pemimpin di saat seperti ini. Bayangkan hanya gara-gara tidak punya antisipasi ledakan Covid-19, sampai kekurangan gas (oksigen) dan meninggal," kata Ubedilah.

Lagi-lagi kata Ubedilah, akibat kebijakan yang tidak tepat dalam penanganan Covid-19 membuat rakyat terus menjadi korban.

"Kasihan rakyat. Jadi saya kira gas rem itu dalam negara yang sangat disiplin itu tepat, tetapi gas rem di tengah masyarakat yang tingkat disiplinnya rendah, itu berbahaya. Itu sejak awal kita ingatkan para akademisi," terang Ubedilah.

Sehingga kata Ubedilah, pemerintahan Jokowi seharusnya juga memikirkan aspek sosiologis dalam mengambil kebijakan, bukan hanya menganalisa logika politik dan ekonomi.

"Masyarakat kita ini sebenarnya budayanya seperti apa, tingkat disiplinnya seperti apa. Ya kalau gas rem ya pasti gak disiplin. Dan itu saya kira, itu lah pentingnya mendengarkan kaum intelektual di dalam mengambil kebijakan, agar from knowledge policy itu terjadi," pungkas Ubedilah.

Dalam acara diskusi yang dipandu oleh Ruslan Tambak selaku Pemimpin Redaksi RMOL.id ini, juga hadir satu narasumber lainnya. Yaitu, Ketua Tim Peduli Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ikhsan Abdullah.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya