Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net

Politik

TKA China Masuk, Demokrat: PPKM Darurat Jangan Cuma Lip Service

SELASA, 06 JULI 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Selatan terus menua reaksi dan kemarahan publik.

Pasalnya, para TKA asal China datang ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali akibat melonjaknya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut pemerintah sangat tidak adil jika hanya menekan rakyat sendiri dengan PPKM Darurat, tetapi membebaskan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke tanah air.


"Saya kira pemerintah sangat tidak adil kepada rakyatnya," ujar Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).

Menurutnya, jika kebijakan PPKM Darurat masih melonggarkan penerbangan internasional justru terkesan diskriminatif. Sebab, tidak ada satu pendapat pun dari para epidemiolog yang membenarkan kebijakan PPKM Darurat jika lalu lintas manusia di pintu internasional tetap dibuka.

"Sangat aneh dan di luar nalar kok bisa negara bersedia memfasilitasi potensi datangnya kembali penyakit impor Covid-19 melalui lalu lintas manusia internasional," kata Syahrial.

Atas dasar itu, Syahrial menyatakan bahwa rakyat berhak marah atas inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, pengorbanan masyarakat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 seolah disia-siakan.

"Saya kira rakyat berhak protes dan marah. Hampir setiap hari kita mengucapkan belasungkawa akibat meningkatnya jumlah korban varian baru Covid-19. Dan sumbernya dari luar negeri. Apa kita akan mendiamkan saja keluarga, sahabat dan kenalan mati sia-sia hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah?" tuturnya.

"Jangan sampai kebijakan PPKM Darurat ini cuma lip service,” demikian Syahrial.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya