Perusahaan Bandel Harus Disanksi Tegas, Tapi Tolong Rakyat Dikasih Makan

Pemerintah diminta untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan di area DKI Jakarta yang masih "bandel" lantaran tidak menerapkan Work From Home (WFH).

Terlebih pemerintah melalui kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah tegas mengatur perusahaan sektor non esensial untuk mengosongkan area kantor mereka.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin usai mengamati sejumlah ruas jalan menuju Jakarta yang terpantau macet parah lantaran diterapkannya penyekatan akses masuk DKI Jakarta.

"Tindak tegas yang melanggar. Terutama perusahaan-perusahaan yang masih memperkerjakan pegawainya di masa PPKM ini," kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (6/7).
 
Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai kemacetan yang terjadi merupakan imbas dari banyaknya karyawan swasta masih diminta untuk bekerja di kantor seperti biasa.

"Saya dapat banyak laporan. Banyak pihak perusahaan yang tak mau rugi. Diam-diam tak WFH. Makanya banyak terjadi kemacetan," tuturnya.

Meski begitu, Ujang menyebut hal itu hanya salah satu faktor saja. Sebab menurutnya, masih ada faktor lainnya yakni masyarakat masih ada yang terpaksa ingin mengais rezeki di Jakarta.

"Karena jika di rumah mereka bisa tak makan. Akhirnya keluar dan terjadi kemacetan. Tolong rakyat dikasih makan juga," pungkasnya.