Berita

Pengamat politik Universitas Andi Yusran/Net

Politik

TKA China Masuk Saat PPKM Darurat Picu Rasa Tidak Percaya Publik Pada Pemerintah

SELASA, 06 JULI 2021 | 03:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinilai memicu hilangnya rasa percaya pubik pada pemerintah.

Alasannya, ramainya pembahasan masuknya TKA China itu di tengah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, kedatangan WNA pada saat PPKM Darurat menjadi kontraproduktif.


Argumentasinya, saat PPKM darurat diberlakukan rakyat harus dirumahkan, sedangkan di sisi lain justru orang asing dibiarkan masuk ke Tanah Air.

"Kedatangan WNA itu memicu rasa tidak percaya (social distrust) kepada pemerintah sehingga publik terkadang mengabaikan protokol kesehatan dalam aksi-aksi protesnya," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (5/7).

Menurut Andi, longgarnya pemerintah membuka pintu masuk bagi WNA akan kontraproduktif pada upaya melawan pandemi Covid-19.

Saat ini kenaikan kasus positif Covid-19 secara harian masih terus menanjak tinggi dan nyaris menyentuh rekor 30 ribu kasus dalam sehari.

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per Senin (5/7), kasus positif hari ini bertambah hingga 29.745 orang.

PPKM Darurat resmi diberlakukan sejak 2 Juli hingga 20 Juli mendatang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya