Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono/Repro
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh percepatan sertifikasi aset tanah PT PLN (Persero) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Dorongan itu disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono saat rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama PLN dan Kementerian ATR/BPN yang digelar melalui video virtual, Senin (5/7).
Menurut Yudhiawan, program sertifikasi tanah merupakan salah satu bentuk pengamanan aset. Karena, ketiadaan sertifikat tanah milik Kementerian/Lembaga, Pemda maupun BUMN/BUMD akan meningkatkan potensi sengketa dengan pihak ketiga dan berujung kepada hilangnya aset negara.
Program sertifikasi tanah juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan di Indonesia di tahun 2023.
Sementara itu, Direktur Keuangan (Dirkeu) PT PLN, Sinthya Roesly menyampaikan, pihaknya membutuhkan tambahan lahan untuk distribusi listrik ke seluruh Indonesia.
"PLN memiliki 106 ribu persil bidang tanah dan baru 46 persen yang sudah tersertifikasi. Berkat dukungan KPK, sebanyak 20 ribu tersertifikasi dalam waktu 1 tahun. Masih ada 54 persen lagi yang butuh
support untuk disertifikasi," kata Sinthya.
Sinthya menjelaskan, saat ini terdapat 586 persil tanah PLN di Jakarta belum bersertifikat. Ia berharap, setidaknya 70 persen di tahun 2021 ini dapat terselesaikan dan di tahun 2022 dapat terselesaikan 100 persen.
"Aset kami sudah lama diperoleh, dan perubahan organisasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola aset. Mohon dukungan dan jalan keluar dari Bapak dan Ibu, terutama dalam proses dokumentasi dan administrasi sertifikasi aset," harap Sinthya.
Mewakili BPN Kanwil DKI Jakarta, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Unu Ibnudin menjelaskan, target sertifikasi 283 bidang tanah aset PLN sudah ditetapkan di 5 kantor pertanahan.
Dari 283 itu, baru 122 bidang tanah yang sudah selesai proses pengukuran, dan sisanya sebanyak 161 belum selesai proses pengukuran. Dari 122 bidang tanah yang sudah diukur, 21 bidang tanah di antaranya sudah penetapan hak dan 12 bidang tanah sudah masuk pendaftaran hak.
Dari 122, sambung Unu, sebanyak 54 bidang tanah masuk kelompok K1, K2, K3 dan membutuhkan penyelesaian.
"Pak Kakanwil berharap terhadap objek yang dimohonkan yang tidak seluruhnya
clear and clean. Bahkan sementara ini baru 50 persen yang mulus, selebihnya masih perlu penanganan khusus, terutama terkait dengan objek yang tumpang tindih dengan aset dinas atau instansi lain," tegasnya.
