Berita

Proyek jalan raya Montenegro, bagian dari Belt and Road Initiatives (BRI) milik China/Net

Dunia

Terjerat Pinjaman Proyek Belt And Road Initiative, Tanah Montenegro Terancam Direbut China

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Strategi loan-to-own tampaknya kembali berhasil dilakukan oleh China terhadap Montenegro, sebuah negara Balkan pecahan Yugoslavia.

Sebuah laporan dari NRP menyebut Montenegro berada di ambang kebangkrutan karena pinjaman yang cukup besar yang diambilnya dari Exim Bank of China.

Montenegro merupakan bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) milik China, dengan mengembangkan megaproyek jalan raya sepanjang 270 mil yang menghubungkan Port of Bar yang terletak di pantai laut Adriatik dengan ibukota Serbia, Beograd.


Pemerintah telah menghabiskan 944 juta dolar AS dalam pinjaman dari China untuk menyelesaikan ruas jalan pertamanya, hanya 25 mil dalam waktu enam tahun.

Butuh setidaknya 1,2 miliar dolar AS untuk merampungkan proyek tersebut. Itu menjadi salah satu proyek jalan raya termahal di dunia.

Dengan proyek yang setengah jalan, pemerintah harus segera membayar angsuran pertama dari pinjamannya ke China yang jatuh tempo pada bulan ini.

Menteri Keuangan Montenegro Milojko Spajic sebelumnya bersikeras bahwa pemerintah memiliki cukup dana untuk membayar pinjaman.

Tetapi diketahui utang Montenegro mencapai lebih dari 100 persen dari PDB.

"Saya pikir kita mungkin tidak akan bisa membayarnya pada generasi ini, tetapi generasi mendatang," kata mantan Menteri Kehakiman Montenegro Dragan Soc.

"Tapi saya tidak berpikir ini adalah masalah dari China. Ini adalah keputusan buruk kami," sambungnya.

Situasi ini diperparah dengan kemungkinan Exim Bank of China dapat merebut tanah di dalam Montenegro jika negara tersebut tidak membayar kembali pinjaman tepat waktu.

Lantaran berdasarkan kontrak pinjaman, bank dapat mengambil alih tanah selama bukan milik militer atau digunakan untuk tujuan diplomatik jika negara tidak dapat membayar pinjamannya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya