Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pemerintahan Jokowi Selalu Kontradiksi, Rakyat Diperketat Tapi Gerbang Internasional Tidak Ditutup

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintahan Joko Widodo dinilai kembali melakukan kontradiksi dalam membuat kebijakan di tengah lonjakan penyebaran virus Covid-19.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kontradiksi yang kembali dilakukan di rezim Jokowi saat ini adalah memperketat akses dan aktivis masyarakat di Jawa-Bali, tapi di satu sisi tenaga kerja asing (TKA) asal China masih bisa masuk ke Indonesia.

"Pemerintahan Jokowi selalu bikin kontradiksi, saat Jawa-Bali diperketat akses dan aktivitas masyarakatnya, namun mengapa pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu gerbang penumpang internasional untuk masuk ke Indonesia?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/7).


Padahal, kata Satyo, aturan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) sempat diatur di awal pandemi dan surat edaran Satgas Covid-19 Nasional merinci larangan tersebut dan pihak-pihak yang memiliki pengecualian untuk masuk ke Indonesia.

"Hanya mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas/KITAS dan kartu izin tinggal tetap/KITAP, Dinas Diplomatik, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia," katanya.

Satyo mengingatkan bahwa ledakan jumlah korban yang terinfeksi virus Covid-19 varian Delta dikarenakan virus yang dibawa oleh orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia.

Sehingga menjadi aneh jika Indonesia masih saja menerima kedatangan warga asing yang tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Semestinya pemerintah konsisten menjalankan aturan dengan menutup pintu masuk internasional untuk penumpang baik itu darat, laut dan udara," terang Satyo.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya