Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pemerintahan Jokowi Selalu Kontradiksi, Rakyat Diperketat Tapi Gerbang Internasional Tidak Ditutup

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintahan Joko Widodo dinilai kembali melakukan kontradiksi dalam membuat kebijakan di tengah lonjakan penyebaran virus Covid-19.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kontradiksi yang kembali dilakukan di rezim Jokowi saat ini adalah memperketat akses dan aktivis masyarakat di Jawa-Bali, tapi di satu sisi tenaga kerja asing (TKA) asal China masih bisa masuk ke Indonesia.

"Pemerintahan Jokowi selalu bikin kontradiksi, saat Jawa-Bali diperketat akses dan aktivitas masyarakatnya, namun mengapa pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu gerbang penumpang internasional untuk masuk ke Indonesia?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/7).


Padahal, kata Satyo, aturan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) sempat diatur di awal pandemi dan surat edaran Satgas Covid-19 Nasional merinci larangan tersebut dan pihak-pihak yang memiliki pengecualian untuk masuk ke Indonesia.

"Hanya mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas/KITAS dan kartu izin tinggal tetap/KITAP, Dinas Diplomatik, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia," katanya.

Satyo mengingatkan bahwa ledakan jumlah korban yang terinfeksi virus Covid-19 varian Delta dikarenakan virus yang dibawa oleh orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia.

Sehingga menjadi aneh jika Indonesia masih saja menerima kedatangan warga asing yang tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Semestinya pemerintah konsisten menjalankan aturan dengan menutup pintu masuk internasional untuk penumpang baik itu darat, laut dan udara," terang Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya