Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pemerintahan Jokowi Selalu Kontradiksi, Rakyat Diperketat Tapi Gerbang Internasional Tidak Ditutup

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintahan Joko Widodo dinilai kembali melakukan kontradiksi dalam membuat kebijakan di tengah lonjakan penyebaran virus Covid-19.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kontradiksi yang kembali dilakukan di rezim Jokowi saat ini adalah memperketat akses dan aktivis masyarakat di Jawa-Bali, tapi di satu sisi tenaga kerja asing (TKA) asal China masih bisa masuk ke Indonesia.

"Pemerintahan Jokowi selalu bikin kontradiksi, saat Jawa-Bali diperketat akses dan aktivitas masyarakatnya, namun mengapa pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu gerbang penumpang internasional untuk masuk ke Indonesia?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/7).


Padahal, kata Satyo, aturan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) sempat diatur di awal pandemi dan surat edaran Satgas Covid-19 Nasional merinci larangan tersebut dan pihak-pihak yang memiliki pengecualian untuk masuk ke Indonesia.

"Hanya mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas/KITAS dan kartu izin tinggal tetap/KITAP, Dinas Diplomatik, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia," katanya.

Satyo mengingatkan bahwa ledakan jumlah korban yang terinfeksi virus Covid-19 varian Delta dikarenakan virus yang dibawa oleh orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia.

Sehingga menjadi aneh jika Indonesia masih saja menerima kedatangan warga asing yang tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Semestinya pemerintah konsisten menjalankan aturan dengan menutup pintu masuk internasional untuk penumpang baik itu darat, laut dan udara," terang Satyo.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Anjlok Hampir 6 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:29

Trump dan Gedung Putih Unggah Peta Baru Selat Hormuz yang Bikin Panas Iran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:17

Wall Street Merah, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:04

Harvard Didenda Rp947 Miliar atas Skandal Penjualan Bagian Tubuh Jenazah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:03

Dolar AS Bergerak Terbatas, Indeks DXY Menguat Tipis di Level 99,63

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:47

Logam Mulia Serempak Anjlok Dihantam Naiknya Imbal Hasil Obligasi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:25

Bursa Eropa Loyo, Saham Teknologi Berguguran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:06

Konsep Ketahanan Iklim Ala Indonesia Menggema di Forum Menteri LH Anggota BRICS

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:59

Kenaikan Anggaran Pendidikan Harus Wujudkan Sekolah Dasar Gratis

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:32

42 Pemegang Izin Kehutanan Ditindak Gegara Karhutla

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06:19

Selengkapnya