Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pemerintahan Jokowi Selalu Kontradiksi, Rakyat Diperketat Tapi Gerbang Internasional Tidak Ditutup

SENIN, 05 JULI 2021 | 10:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintahan Joko Widodo dinilai kembali melakukan kontradiksi dalam membuat kebijakan di tengah lonjakan penyebaran virus Covid-19.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kontradiksi yang kembali dilakukan di rezim Jokowi saat ini adalah memperketat akses dan aktivis masyarakat di Jawa-Bali, tapi di satu sisi tenaga kerja asing (TKA) asal China masih bisa masuk ke Indonesia.

"Pemerintahan Jokowi selalu bikin kontradiksi, saat Jawa-Bali diperketat akses dan aktivitas masyarakatnya, namun mengapa pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu gerbang penumpang internasional untuk masuk ke Indonesia?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/7).


Padahal, kata Satyo, aturan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) sempat diatur di awal pandemi dan surat edaran Satgas Covid-19 Nasional merinci larangan tersebut dan pihak-pihak yang memiliki pengecualian untuk masuk ke Indonesia.

"Hanya mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas/KITAS dan kartu izin tinggal tetap/KITAP, Dinas Diplomatik, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia," katanya.

Satyo mengingatkan bahwa ledakan jumlah korban yang terinfeksi virus Covid-19 varian Delta dikarenakan virus yang dibawa oleh orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia.

Sehingga menjadi aneh jika Indonesia masih saja menerima kedatangan warga asing yang tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Semestinya pemerintah konsisten menjalankan aturan dengan menutup pintu masuk internasional untuk penumpang baik itu darat, laut dan udara," terang Satyo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya