Berita

Aksi protes anti-Bolsonaro di Brasil/Net

Global

Turun Ke Jalan, Warga Brasil: Pemerintah Lebih Berbahaya Daripada Virus

MINGGU, 04 JULI 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Brasil dipenuhi kemurkaan terhadap pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro yang kacau dalam menangani pandemi Covid-19.  

Selain penanganan pandemi yang tidak serius, saat ini pemerintahan Bolsonaro juga terjerat skandal korupsi pembelian vaksin Covid-19 senilai 324 juta dolar AS atau setara dengan Rp 4,6 triliun (Rp 14.400/dolar AS).

Di tengah proses hukum yang berlangsung terhadap Bolsonaro dan rekan-rekannya, pulluhan ribu warga Brasil turun ke jalan-jalan pada Sabtu (3/6).


Di pusat kota Rio de Janeiro, ribuan orang berkumpul mengikuti irama drum sembari meneriakkan "Mundur Bolsonaro!".

"Orang-orang hanya turun ke jalan di tengah pandemi ketika pemerintah lebih berbahaya daripada virus," begitu tulisan dalam sebuah papan karton yang dibawa seorang pria, seperti dilaporkan New York Times.

Menggambarkan kritisnya situasi pandemi Covid-19, seorang pengunjuk rasa mengenakan masker oksigen dan kalung yang terbuat dari kotak obat kosong.

Seorang dokter hewan, Amanda Machado, mengenakan kostum malaikat maut dan memegang replika kepala terpenggal berlumuran darah dengan wajah Bolsonaro terpampang.

"Ini mewakili keinginan saya," katanya, mengangkat replika kepala itu.

Machado sendiri menyalahkan Bolsonaro atas kematian rekan, teman, dan kerabatnya yang meninggal karena virus corona. Lantaran selama ini sang presiden berulang kali meremehkan risiko, menabur keraguan tentang vaksin dan mendorong pertemuan besar.

Sebelumnya, muncul sebuah petisi seteba 271 halaman berisi dorongan agar Bolsonaro segera dimakzulkan.

Petisi itu ditandatangani politisi Partai Buruh, Pusat Gerakan Populer, Front Populer Brasil, Asosiasi Ahli Hukum Brasil untuk Demokrasi, dan Koalisi Hitam. Bahkan mantan sekutu Bolsonaro, seperti Alexandre Frota dari Partai Sosialis Demokrasi Brasil dan Joice Hasselmann dari Partai Sosial Liberal ikut menandatanganinya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya