Berita

Aksi protes anti-Bolsonaro di Brasil/Net

Dunia

Turun Ke Jalan, Warga Brasil: Pemerintah Lebih Berbahaya Daripada Virus

MINGGU, 04 JULI 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Brasil dipenuhi kemurkaan terhadap pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro yang kacau dalam menangani pandemi Covid-19.  

Selain penanganan pandemi yang tidak serius, saat ini pemerintahan Bolsonaro juga terjerat skandal korupsi pembelian vaksin Covid-19 senilai 324 juta dolar AS atau setara dengan Rp 4,6 triliun (Rp 14.400/dolar AS).

Di tengah proses hukum yang berlangsung terhadap Bolsonaro dan rekan-rekannya, pulluhan ribu warga Brasil turun ke jalan-jalan pada Sabtu (3/6).


Di pusat kota Rio de Janeiro, ribuan orang berkumpul mengikuti irama drum sembari meneriakkan "Mundur Bolsonaro!".

"Orang-orang hanya turun ke jalan di tengah pandemi ketika pemerintah lebih berbahaya daripada virus," begitu tulisan dalam sebuah papan karton yang dibawa seorang pria, seperti dilaporkan New York Times.

Menggambarkan kritisnya situasi pandemi Covid-19, seorang pengunjuk rasa mengenakan masker oksigen dan kalung yang terbuat dari kotak obat kosong.

Seorang dokter hewan, Amanda Machado, mengenakan kostum malaikat maut dan memegang replika kepala terpenggal berlumuran darah dengan wajah Bolsonaro terpampang.

"Ini mewakili keinginan saya," katanya, mengangkat replika kepala itu.

Machado sendiri menyalahkan Bolsonaro atas kematian rekan, teman, dan kerabatnya yang meninggal karena virus corona. Lantaran selama ini sang presiden berulang kali meremehkan risiko, menabur keraguan tentang vaksin dan mendorong pertemuan besar.

Sebelumnya, muncul sebuah petisi seteba 271 halaman berisi dorongan agar Bolsonaro segera dimakzulkan.

Petisi itu ditandatangani politisi Partai Buruh, Pusat Gerakan Populer, Front Populer Brasil, Asosiasi Ahli Hukum Brasil untuk Demokrasi, dan Koalisi Hitam. Bahkan mantan sekutu Bolsonaro, seperti Alexandre Frota dari Partai Sosialis Demokrasi Brasil dan Joice Hasselmann dari Partai Sosial Liberal ikut menandatanganinya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya