Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Komit Perkuat Opoisi Untuk Lawan Ide Tiga Periode Presiden

SABTU, 03 JULI 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya perlawanan terhadap ide perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bakal ditentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan, partainya telah mengambil sikap tegas menolak ide ataupun wacana masa jabatan presiden tersebut.

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sebagaimana yang diusung oleh orang-orang yang berniat mengusung kembali Joko Widodo, menurut Mardani bisa merusak tatanan demokrasi yang selama ini dibangun.  


"Demokrasi harus terus tumbuh. Kita akan terus perkuat posisi kita sebagai oposisi. Kita tolak ide tiga periode," tegas Mardani saat mengisi webinar yang diselenggarakan Voxpoll Center bertajuk 'Jokowi Cukup Dua Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024' pada Sabtu (3/7).

Atas dasar itu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini berharap kontestasi Pilpres 2024 nanti bisa mendatangkan banyak calon presiden dan wakil presiden yang potensial.

Karena, wacana yang diusung mengenai masa jabatan tiga periode jelas tidak ditampung konstitusi, sehingga Jokowi tidak bisa diusung kebali sebagai capres.

Selain itu, Mardani juga menolak ide dua pasangan calon lebih baik daripada lebih. Dalam pandangannya, jika hanya dua calon maka hal itu dikhawatirkan akan terjadi pembelahan seperti sebelum-sebelumnya.

"Pertarungan dua capres sangat berbahaya. Sehingga kita berharapnya tiga atau lebih capres-cawapres yang maju sehingga kontestasi karya gagasan, ketimbang dua calon maka akan ada pembelahan," demikian Mardani.

Narasumber lain dalam webinar tersebut antara lain Direktur Eksekutif Voxpoll Center Pangi Syarwi Chaniago, Politikus Golkar Maman Abdurahman, Politikus Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Politikus Gerindra Rahayu Saraswati.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya