Selain disebut sebagai The King Of Lip Service oleh BEM UI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat pantas jika menyandang julukan Bapak Oligarki Indonesia.
Pasalnya, Jokowi yang kerap berjanji saat kampanye namun ketika terpilih menjadi presiden justru tidak merealisasikan janjinya.
Yang terjadi adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi hingga pengabaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Begitu disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Renie Aryandani, Jumat (2/7).
"Bahkan justru menjadi aktor pelanggar HAM itu sendiri semata untuk mengeksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) dan tenaga kerja," kata Renie.
Menurut Renie, predikat "The King of Lip Service" yang disematkan kepada Jokowi oleg BEM UI agaknya tidak terlalu jauh dari realitas.
Kritik tersebut, kata Renie bahkan dinilai terlalu sopan.
"Semua dikorupsi. Semua jalan dilegalkan untuk membuatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah adil, seolah-olah legal. Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam. Untuk siapa? Ya, untuk oligarki," sesalnya.
Renie menuturkan, tidak sedikit pihak yang sudah mengingatkan Jokowi atas sejumlah kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki.
Namun, kata dia, mantan Walikota Solo itu seolah pura-pura tidak tahu dan cenderung membiarkan kebijakan tersebut terjadi.
Atas dasar itu, Renie menilai, Jokowi perlu mendapat julukan lain yaitu Bapak Oligarki Indonesia. Menurutnya, jauh berbeda dengan Presiden Soekarno yang adalah Proklamator Indonesia.
"Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, gak salah ketika kita kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia," demikian Renie.
