Berita

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio/Repro

Politik

Hensat: Upaya Vaksinasi Yang Dilakukan Pemerintah Layak Diapresiasi

JUMAT, 02 JULI 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi ke seluruh masyarakat harus tetap diapresiasi.

Meskipun, kebijakan terbaru pemerintah dalam menekan lonjakan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat seperti hanya berganti nama.

Begitu disampaikan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam diskusi publik dengan tajuk "Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat?" yang digelar secara daring, Jumat (2/7).


"So far saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan vaksin yang katanya memang sudah menembus angka puluhan juta," ujar Hensat, sapaan karib Hendri Satrio, dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Hensat, keinginan Presiden Jokowi yang menargetkan program 1 juta vaksin 1 hari sangat baik dan layak untuk diapresiasi.

"Itu menurut saya sebuah hal yang luar biasa," kata Hensat.

Terkait kebijakan PPKM Darurat, Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan dengan nama yang berbeda, tetapi strateginya terlihat sama saja.

"Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warganya, satu persatu dilakukan kebijakan-kebijakan yang muncul, apapun namanya, PSBB, PPKM, dll, tapi yang terpenting tujuan dan strateginya sama. Kenapa saya bilang sama? Yaa gitu-gitu aja," ujar Hensat.

"Jadi, Presiden tunjuk orang, habis itu Presidennya berdoa keliling Indonesia, terus ngeresmiin ini, ngeresmiin itu. Kalau gagal ya dibuat program baru lagi, kalau berhasil alhamdulillah," tandasnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) itu. Yaitu Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said serta Direktur Utama Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Arifin Purwakananta.

Kemudian, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FBI), Wida Septriana, dan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya