Berita

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio/Repro

Politik

Hensat: Upaya Vaksinasi Yang Dilakukan Pemerintah Layak Diapresiasi

JUMAT, 02 JULI 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi ke seluruh masyarakat harus tetap diapresiasi.

Meskipun, kebijakan terbaru pemerintah dalam menekan lonjakan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat seperti hanya berganti nama.

Begitu disampaikan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam diskusi publik dengan tajuk "Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat?" yang digelar secara daring, Jumat (2/7).


"So far saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan vaksin yang katanya memang sudah menembus angka puluhan juta," ujar Hensat, sapaan karib Hendri Satrio, dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Hensat, keinginan Presiden Jokowi yang menargetkan program 1 juta vaksin 1 hari sangat baik dan layak untuk diapresiasi.

"Itu menurut saya sebuah hal yang luar biasa," kata Hensat.

Terkait kebijakan PPKM Darurat, Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan dengan nama yang berbeda, tetapi strateginya terlihat sama saja.

"Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warganya, satu persatu dilakukan kebijakan-kebijakan yang muncul, apapun namanya, PSBB, PPKM, dll, tapi yang terpenting tujuan dan strateginya sama. Kenapa saya bilang sama? Yaa gitu-gitu aja," ujar Hensat.

"Jadi, Presiden tunjuk orang, habis itu Presidennya berdoa keliling Indonesia, terus ngeresmiin ini, ngeresmiin itu. Kalau gagal ya dibuat program baru lagi, kalau berhasil alhamdulillah," tandasnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) itu. Yaitu Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said serta Direktur Utama Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Arifin Purwakananta.

Kemudian, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FBI), Wida Septriana, dan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya