Berita

Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan/Net

Politik

Soal Lonjakan Covid-19, Pemerintah Tidak Dengarkan Para Ahli Dan Penanganan Yang Tidak Konsisten

JUMAT, 02 JULI 2021 | 13:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan terkait pemerintah tidak mengira Indonesia bakal mengalami lonjakan kasus Covid-19, dinilai tidak wajar.

Justru, hal itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air, sekaligus tidak mendengarkan masukan para ahli.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (2/7).


"Seharusnya Menko (Luhut B. Panjaitan) bilang, 'selama ini tidak mendengarkan masukan para ahli, penanganan yang tidak konsisten sejak awal pandemi menjadi persoalan tersendiri'," kata Dedi Kurnia.

Akibat tidak mendengarkan masukan para ahli, dan tidak membuat roadmap yang jelas untuk menekan laju penularan, pemerintah akhirnya semakin kesulitan memprediksi hingga terjadi lonjakan kasus.

"Itu membuat pemerintah kesulitan menghentikan laju paparan Covid-19," ujar Dedi Kurnia, pengamat politik dari Universitas Telkom itu.

Presiden Jokowi resmi mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Luhut B. Panjaitan ditunjuk memimpin PPKM Darurat tersebut.

Luhut sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah memprediksi kasus Covid-19 kembali naik dalam jumlah tinggi. Dia juga mengakui masih banyak yang tidak diketahui pemerintah tentang Covid-19 ini.

"Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena ini yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid-19. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," kata Luhut saat jumpa, Kamis (1/7).

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya