Berita

Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan/Net

Politik

Soal Lonjakan Covid-19, Pemerintah Tidak Dengarkan Para Ahli Dan Penanganan Yang Tidak Konsisten

JUMAT, 02 JULI 2021 | 13:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan terkait pemerintah tidak mengira Indonesia bakal mengalami lonjakan kasus Covid-19, dinilai tidak wajar.

Justru, hal itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air, sekaligus tidak mendengarkan masukan para ahli.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (2/7).


"Seharusnya Menko (Luhut B. Panjaitan) bilang, 'selama ini tidak mendengarkan masukan para ahli, penanganan yang tidak konsisten sejak awal pandemi menjadi persoalan tersendiri'," kata Dedi Kurnia.

Akibat tidak mendengarkan masukan para ahli, dan tidak membuat roadmap yang jelas untuk menekan laju penularan, pemerintah akhirnya semakin kesulitan memprediksi hingga terjadi lonjakan kasus.

"Itu membuat pemerintah kesulitan menghentikan laju paparan Covid-19," ujar Dedi Kurnia, pengamat politik dari Universitas Telkom itu.

Presiden Jokowi resmi mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Luhut B. Panjaitan ditunjuk memimpin PPKM Darurat tersebut.

Luhut sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah memprediksi kasus Covid-19 kembali naik dalam jumlah tinggi. Dia juga mengakui masih banyak yang tidak diketahui pemerintah tentang Covid-19 ini.

"Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena ini yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid-19. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," kata Luhut saat jumpa, Kamis (1/7).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya