Berita

Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan/Net

Politik

Soal Lonjakan Covid-19, Pemerintah Tidak Dengarkan Para Ahli Dan Penanganan Yang Tidak Konsisten

JUMAT, 02 JULI 2021 | 13:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan terkait pemerintah tidak mengira Indonesia bakal mengalami lonjakan kasus Covid-19, dinilai tidak wajar.

Justru, hal itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air, sekaligus tidak mendengarkan masukan para ahli.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (2/7).


"Seharusnya Menko (Luhut B. Panjaitan) bilang, 'selama ini tidak mendengarkan masukan para ahli, penanganan yang tidak konsisten sejak awal pandemi menjadi persoalan tersendiri'," kata Dedi Kurnia.

Akibat tidak mendengarkan masukan para ahli, dan tidak membuat roadmap yang jelas untuk menekan laju penularan, pemerintah akhirnya semakin kesulitan memprediksi hingga terjadi lonjakan kasus.

"Itu membuat pemerintah kesulitan menghentikan laju paparan Covid-19," ujar Dedi Kurnia, pengamat politik dari Universitas Telkom itu.

Presiden Jokowi resmi mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Luhut B. Panjaitan ditunjuk memimpin PPKM Darurat tersebut.

Luhut sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah memprediksi kasus Covid-19 kembali naik dalam jumlah tinggi. Dia juga mengakui masih banyak yang tidak diketahui pemerintah tentang Covid-19 ini.

"Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena ini yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid-19. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," kata Luhut saat jumpa, Kamis (1/7).

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya