Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan/Net
Pengakuan Menko Kemeritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan terkait pemerintah tidak mengira Indonesia bakal mengalami lonjakan kasus Covid-19, dinilai tidak wajar.
Justru, hal itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air, sekaligus tidak mendengarkan masukan para ahli.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (2/7).
"Seharusnya Menko (Luhut B. Panjaitan) bilang, 'selama ini tidak mendengarkan masukan para ahli, penanganan yang tidak konsisten sejak awal pandemi menjadi persoalan tersendiri'," kata Dedi Kurnia.
Akibat tidak mendengarkan masukan para ahli, dan tidak membuat roadmap yang jelas untuk menekan laju penularan, pemerintah akhirnya semakin kesulitan memprediksi hingga terjadi lonjakan kasus.
"Itu membuat pemerintah kesulitan menghentikan laju paparan Covid-19," ujar Dedi Kurnia, pengamat politik dari Universitas Telkom itu.
Presiden Jokowi resmi mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Luhut B. Panjaitan ditunjuk memimpin PPKM Darurat tersebut.
Luhut sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah memprediksi kasus Covid-19 kembali naik dalam jumlah tinggi. Dia juga mengakui masih banyak yang tidak diketahui pemerintah tentang Covid-19 ini.
"Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena ini yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid-19. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," kata Luhut saat jumpa, Kamis (1/7).
