Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri vaksinasi untuk anak usia 12-18 tahun di SMAN 20 Jakarta./Net

Politik

Anies Baswedan: Jakarta Siap Laksanakan PPKM Darurat

KAMIS, 01 JULI 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mengikuti arahan pemerintah pusat untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang secara resmi sudah diumumkan Presiden Joko Widodo.

Kesiapan itu disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada anak berusia 12 hingga 17 tahun di SMAN 20 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (1/7).

”Kami di DKI siap untuk melaksanakan (PPKM Darurat)," ungkapnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta.
 

 
Selain siap melaksanakan PPKM Darurat, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya.

"Jadi begitu diumumkan nanti kami akan laksanakan," tutup Anies.

Sebanyak empat bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat telah diminta Anies Baswedan dalam rapat koordinasi PPKM Darurat yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada poin pertama, Anies meminta pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif.

Pengetatan ini, pinta Anies, dilakukan dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.
Selanjutnya Anies meminta pemerintah pusat memberi tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, seperti pemberdayaan mahasiswa hingga dosen.

"Tracer profesional lapangan butuh tambahan 2.156 (untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk) serta tenaga vaksinator tambahan sejumlah 5.139 orang. (Nakes: 2.050 orang dan Non nakes: 3.089 orang)," begitu bunyi permintaan ketiga yang dikutip redaksi.

Selanjutnya kebutuhan regulasi untuk mendukung rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan diklaim pembiayaannya.

"Komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin," demikian dokumen tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya