Berita

Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Kemal Arsjad/Repro

Politik

Kemal Arsjad, Komisaris BUMN Yang Ingin Ludahi Anies Ternyata Belum Setor LHKPN Ke KPK

RABU, 30 JUNI 2021 | 19:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Nama Kemal Arsjad belakangan menjadi perbincangan publik usai mengunggah komentar bernada ancaman di media sosial yang ingin meludahi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Bahkan Kemal yang sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, juga didapati kerap menuliskan komentar berbau pornografi di akun Twitter yang kini sudah tidak bisa diakses.

Kemal sendiri tercatat menjabat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-18/MBU/01/2021 tanggal 18 Januari 2021.

PT Askrindo merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam asuransi atau penjaminan.

Meski berkedudukan sebagai Komisaris Independen perusahaan BUMN, Kemal ternyata belum melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, LHKPN milik Kemal Arsjad tidak muncul sama sekali di website resmi LHKPN KPK.

"Iya belum lapor," ujar Plt Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).

Padahal kata Ipi, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara (PN) sesuai amanat Pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

"UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," jelas Ipi.

Sementara itu, dalam Peraturan KPK (Perkom) 2/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ditetapkan bagi PN yang baru menduduki jabatan publik wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan.

"Terhitung sejak saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara," pungkas Ipi.

Artinya, hingga lima bulan ini, Kemal tak patuh terhadap Perkom 2/2020 yang seharusnya batas akhir melaporkan harta kekayaannya tiga bulan setelah diangkat menjadi Komisaris Independen, yakni terakhir pada April 2021.

Populer

Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri

Senin, 08 April 2024 | 13:42

Sekjen Hasto Telanjangi Ketidakberdayaan PDIP Hadapi Jokowi

Sabtu, 06 April 2024 | 14:40

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

MK Heran Hasyim Asyari Tidak Dipecat Meski Langgar Etik Berkali-Kali

Jumat, 05 April 2024 | 18:10

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Menag Klaim Jemaah Salat Id di Istiqlal Tahun Ini Pecahkan Rekor karena Jokowi

Rabu, 10 April 2024 | 10:30

Undang Menteri Bersaksi, Bukti Hakim MK Fokus Pada Proses

Selasa, 02 April 2024 | 10:11

UPDATE

Publik Tertawa Lihat Megawati Kritik "Pemerintahannya" Sendiri

Jumat, 12 April 2024 | 22:00

Prabowo Silaturahmi Lebaran di Kediaman SBY di Cikeas

Jumat, 12 April 2024 | 21:31

Viral Pengemudi Fortuner Plat Dinas TNI Cekcok dengan Warga, Ini Faktanya

Jumat, 12 April 2024 | 21:19

Macet di Perlintasan, Suzuki Carry Ditabrak KA Argo Semeru

Jumat, 12 April 2024 | 21:07

Antisipasi Macet Dalam Kota, Polda Metro Siapkan Strategi Hadapi Arus Balik

Jumat, 12 April 2024 | 20:27

Suara PDIP Tetap Tinggi Berkat Kerja Politik Mengakar

Jumat, 12 April 2024 | 20:15

Said Didu: Rekonsiliasi Diperlukan untuk Melawan Perusak Bangsa

Jumat, 12 April 2024 | 20:03

KPK Segera Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Disebut Peras Saksi

Jumat, 12 April 2024 | 19:30

Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan Rosalia Indah

Jumat, 12 April 2024 | 19:11

Arsjad dan Rosan Siratkan Pesan Damai Usai Pemilu

Jumat, 12 April 2024 | 19:00

Selengkapnya