Berita

Kepala KSP Moeldoko/Net

Politik

Politisi Demokrat: Yang Mulia Pak Jokowi, Kenapa Moeldoko Masih Dibiarkan Berbuat Tidak Senonoh

RABU, 30 JUNI 2021 | 16:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo semakin dipertanyakan oleh kader Partai Demokrat mengenai keterlibatan Kepala KSP Moeldoko yang terus-menerus melakukan tindakan "tidak senonoh" terhadap Demokrat.

Di satu sisi Jokowi meminta semua pihak mengkritik dengan tata krama dan santun seperti tanggapannya terhadap kritikan dari BEM UI. Namun pada sisi lain, Jokowi justru membiarkan Moeldoko yang jelas-jelas secara serampangan berupaya membegal partai yang berdaulat.

Demikian disampaikan politikus Partai Demokrat, Yan Harahap kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).


Yan Harahap pun mencoba menyampaikan kritik dengan santun kepada Presiden Jokowi.

"Baik, dengan santun: Yang Mulia Pak Jokowi, kami kader Demokrat mempertanyakan, mengapa Yang Mulia masih membiarkan Saudara Moeldoko menjadi KSP di Istana, sementara yang bersangkutan berupaya mengambil Partai Demokrat dengan cara yang tidak 'senonoh'," kata Yan Harahap.

Apalagi, lanjut Yan, mantan Panglima TNI itu tidak sekali dua kali mengumbar kebohongan kepada publik demi ambisi merebut partai yang sah dan konstitusional di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Moeldoko bahkan berbohong ke publik berkali-kali? Mengapa (Pak Jokowi)?" ucapnya.

Setelah Moeldoko berupaya membegal Partai Demokrat dan akhirnya kalah, dia terus membuat perlawanan.

Moeldoko menggugat keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak menerima kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya