Skenario PPKM Darurat Masuk Akal, Pemerintah Harus Konsisten Di Pengawasan

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat disambut baik Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (Satgas IDI).

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 IDI, Prof. Zubairi Djoerban menilai, langkah intervensi penanganan Covid-19 yang belum diumumkan tersebut punya konsep yang lebih baik dari PPKM Mikro.

Jika melihat dokumen Rapat Terbatas (Ratas) Pemerintah tentang evaluasi PPKM Mikro, PPKM Darurat akan menerapkan pembatasan total (100 persen) untuk daerah risiko tinggi dan risiko sedang penularan Covid-19 (zona merah dan zona oranye).

Sementara itu, untuk wilayah risiko rendah penularan virus Covid-19 (zona kuning), akan diberlakukan PPKM Mikro, di mana pembatasan kegiatan masyarakat hanya diterapkan sebesar 75 persen.

Meskipun skenario tersebut belum diumumkan hingga hari ini, Zubairi Djoerban meyakini PPKM Darurat bisa menekan lonjakan kasus Covid-19 yang setiap harinya mencapai lebih 20 ribu kasus positif baru.

" Saya pikir skenario PPKM Mikro Darurat jauh lebih masuk akal untuk meratakan kurva sehingga layanan medis tidak kewalahan," ujar Zubairi Djoerban dalam akun Twitternya, Rabu (30/6).

Akan tetapi, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini mewanti-wanti pemerintah agar bisa konsisten menerapkan kebijakan PPKM Darurat nanti. Terutama, konsisten dalam hal pengawasan pelaksanaan di lapangan.

"Semoga kebijakan ini efektif dan konsisten di pengawasannya. Apalagi kita sedang berpacu antara kecepatan vaksinasi dan penularan Delta. Bismillah bisa," demikian Zubairi Djoerban.