Berita

Warga mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM/Net

Dunia

Pemerintah Cabut Subsidi, BBM Di Lebanon Naik 35 Persen

RABU, 30 JUNI 2021 | 11:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis ekonomi yang dihadapi oleh Lebanon semakin mencekik rakyat. Pemerintah saat ini dilaporkan telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Energi pada Selasa (29/6) mengumumkan harga baru untuk BBM setelah pemerintah memotong subsidi pada pekan lalu.

Dengan harga baru, 20 liter BBM RON 95 dikenai 61.100 LBP atau setara Rp 580 ribu (Rp 9,5/LBP). Artinya harga tersebut naik 35 persen dari sebelumnya.


Sedangkan untuk harga diesel naik 38 persen menjadi 46.100 LBP atau Rp 438 ribu, seperti dimuat The Independent.

Kenaikan harga BBM terjadi di tengah aksi protes warga pada akhir pekan dengan memblokade jalan menggunakan ban dan sampah yang dibakar. Di Tripoli sendiri, bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa membuat hampir 20 orang terluka.

Protes terjadi karena kurangnya BBM sehingga warga harus mengantre berjam-jam di SPBU selama beberapa pekan terakhir. Selain BBM yang dijatah, rumah tangga juga mengalami pembatasan listrik hingga 6 jam per hari.

Lebanon menghadapi krisis ekonomi dan keuangan yang oleh Bank Dunia digambarkan sebagai salah satu dari tiga krisis paling parah yang pernah dialami dunia sejak pertengahan abad ke-19.

Dalam sebuah laporan pada awal Juni, Bank Dunia menemukan bahwa PDB Lebanon menyusut dari 55 miliar pada 2018 menjadi hanya 33 miliar dolar AS pada 2020, dengan PDB per kapita turun sekitar 40 persen.

Di seluruh negeri, kemiskinan ekstrem telah meningkat tiga kali lipat selama dua tahun terakhir, dengan layanan dasar seperti kesehatan, listrik, air, dan pendidikan hampir tidak terjangkau oleh banyak orang.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya