Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Net

Politik

Firman Jaya Daeli: Presiden 3 Periode Merusak Sirkulasi Pendidikan Kader Kepemimpinan Nasional

SELASA, 29 JUNI 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode diyakini akan mendapatkan perlawanan dari partai politik di Parlemen. Pasalnya, hal itu akan merusak sirkulasi kaderisasi parpol untuk kepemimpinan nasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli saat menjadi narasumber diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Halal-Haram Jokowi 3 Periode", Selasa (29/6).

"Tentu parpol menyiapkan formasi kepemimpinan nasional. Maka pasti ada perlawanan kultural secara diam-diam dari parpol," ujar Firman.

Selain itu, Firman juga menyebutkan jabatan Presiden tiga periode tidak memiliki akar legitimasi, sebab dalam konstitusi sudah jelas ada pembatasan masa jabatan Presiden.

"Tiga periode itu tidak memiliki akar basis legitimasi, kita harus menghormati agenda reformasi yang digulirkan oleh rakyat," kata politisi senior PD Perjuangan itu.

Atas dasar itu, Firman meyakini bahwa partai-partai politik yang ada di Parlemen akan menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Saya yakin seyakin-yakinnya, Jokowi sendiri juga sudah menolak ya. Kalau politik praktis mungkin susah di Parlemen menyetujui ini, akan merusak sirkulasi pendidikan kader kepemimpinan nasional," ucapnya.

Selain Firman, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, yakni Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, dan aktivis demokrasi, Firman Tendry.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

UPDATE

Perusahaan Tambang Wajib Beri Ruang kepada Kampus untuk Riset

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:40

LIB Apresiasi Respons Cepat Panpel dan Keamanan Menangani Kericuhan Usai Laga Persija Vs Persib

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:21

Kewenangan Absolut Jaksa Lewat Revisi UU Kejaksaan Ancam Demokrasi

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:59

Disepakati DPR dan Pemerintah, Perguruan Tinggi Dapat Konsesi Tambang Lewat BUMN

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:40

Diperiksa soal Kasus Razman, Hotman Sebut Penyidik Fokus ke Kata-kata Kasar di Ruang Sidang

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:20

Bareskrim Periksa PT TRPN Terkait Pembongkaran Pagar Laut Bekasi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:59

Penjualan Atap Asbes Harus Cantumkan Label Peringatan, Konsumen Terlindungi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:47

Prabowo Atasi Jepang, IHSG Tembus 6.800

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Aksi Indonesia Gelap Berakhir Tanpa Kisruh

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Meniti Buih Reunifikasi Korea

Senin, 17 Februari 2025 | 23:13

Selengkapnya