Berita

Pemerintah Ethiopia deklarasikan gencatan senjata di wilayah Tigray/Net

Dunia

TPLF Rebut Ibukota Tigray, Pemerintah Ethiopia Deklarasikan Gencatan Senjata

SELASA, 29 JUNI 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah berbulan-bulan pertempuran penuh darah, pemerintah Ethiopia mengumumkan gencatan senjata untuk konflik di Tigray.

Pengumuman gencatan senjata sepihak itu mucul setelah Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) mengklaim telah merebut kembali ibukota Mekelle pada Senin (28/6).

"Ibukota Tigray, Mekelle, berada di bawah kendali kami," ujar jurubicara TPLF, Getachew Reda kepada Reuters.


Dari laporan Al Jazeera, penduduk juga melihat pasukan TPLF berada di Mekelle untuk pertama kalinya sejak konflik meletus pada November tahun lalu.

Gencatan senjata diumumkan oleh media pemerintah setelah pemerintahan sementara Tigray yang ditunjuk pemerintah federal melarikan diri dari Mekelle.

"Deklarasi gencatan senjata sepihak ini dimulai dari hari ini, 28 Juni 2021, dan akan berlangsung sampai musim pertanian berakhir," kata pemerintah federal.

Di Ethiopia, musim panen berlangsung dari Juni hingga September. Gencatan senjata diharapkan dapat memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, TPLF sendiri menolak gencatan senjata sepihak tersebut dengan menyebutnya sebagai lelucon.

Menanggapi situasi di Tigray, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya.

"Peristiwa baru-baru ini di wilayah Tigray di Ethiopia sangat mengkhawatirkan. Mereka menunjukkan, sekali lagi, bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini," ujarnya.

Guterres mengatakan, ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed, dan berharap penghentian permusuhan yang efektif dilakukan.

"Sangat penting bahwa warga sipil dilindungi, bantuan kemanusiaan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan solusi politik ditemukan," tambahnya.

Pada November lalu, pemerintahan Abiy Ahmed meluncurkan tindakan penegakan hukum setelah pasukan TPLF menyerang tentara Ethiopia di Tigray, termasuk Mekelle.

Konflik tersebut membuat lebih dari satu juta orang mengungsi dan puluhan ribu mengungsi ke negara tetangga Sudan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya