Berita

Pemerintah Ethiopia deklarasikan gencatan senjata di wilayah Tigray/Net

Dunia

TPLF Rebut Ibukota Tigray, Pemerintah Ethiopia Deklarasikan Gencatan Senjata

SELASA, 29 JUNI 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah berbulan-bulan pertempuran penuh darah, pemerintah Ethiopia mengumumkan gencatan senjata untuk konflik di Tigray.

Pengumuman gencatan senjata sepihak itu mucul setelah Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) mengklaim telah merebut kembali ibukota Mekelle pada Senin (28/6).

"Ibukota Tigray, Mekelle, berada di bawah kendali kami," ujar jurubicara TPLF, Getachew Reda kepada Reuters.


Dari laporan Al Jazeera, penduduk juga melihat pasukan TPLF berada di Mekelle untuk pertama kalinya sejak konflik meletus pada November tahun lalu.

Gencatan senjata diumumkan oleh media pemerintah setelah pemerintahan sementara Tigray yang ditunjuk pemerintah federal melarikan diri dari Mekelle.

"Deklarasi gencatan senjata sepihak ini dimulai dari hari ini, 28 Juni 2021, dan akan berlangsung sampai musim pertanian berakhir," kata pemerintah federal.

Di Ethiopia, musim panen berlangsung dari Juni hingga September. Gencatan senjata diharapkan dapat memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, TPLF sendiri menolak gencatan senjata sepihak tersebut dengan menyebutnya sebagai lelucon.

Menanggapi situasi di Tigray, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya.

"Peristiwa baru-baru ini di wilayah Tigray di Ethiopia sangat mengkhawatirkan. Mereka menunjukkan, sekali lagi, bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini," ujarnya.

Guterres mengatakan, ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed, dan berharap penghentian permusuhan yang efektif dilakukan.

"Sangat penting bahwa warga sipil dilindungi, bantuan kemanusiaan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan solusi politik ditemukan," tambahnya.

Pada November lalu, pemerintahan Abiy Ahmed meluncurkan tindakan penegakan hukum setelah pasukan TPLF menyerang tentara Ethiopia di Tigray, termasuk Mekelle.

Konflik tersebut membuat lebih dari satu juta orang mengungsi dan puluhan ribu mengungsi ke negara tetangga Sudan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya