Berita

Pemerintah Ethiopia deklarasikan gencatan senjata di wilayah Tigray/Net

Dunia

TPLF Rebut Ibukota Tigray, Pemerintah Ethiopia Deklarasikan Gencatan Senjata

SELASA, 29 JUNI 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah berbulan-bulan pertempuran penuh darah, pemerintah Ethiopia mengumumkan gencatan senjata untuk konflik di Tigray.

Pengumuman gencatan senjata sepihak itu mucul setelah Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) mengklaim telah merebut kembali ibukota Mekelle pada Senin (28/6).

"Ibukota Tigray, Mekelle, berada di bawah kendali kami," ujar jurubicara TPLF, Getachew Reda kepada Reuters.


Dari laporan Al Jazeera, penduduk juga melihat pasukan TPLF berada di Mekelle untuk pertama kalinya sejak konflik meletus pada November tahun lalu.

Gencatan senjata diumumkan oleh media pemerintah setelah pemerintahan sementara Tigray yang ditunjuk pemerintah federal melarikan diri dari Mekelle.

"Deklarasi gencatan senjata sepihak ini dimulai dari hari ini, 28 Juni 2021, dan akan berlangsung sampai musim pertanian berakhir," kata pemerintah federal.

Di Ethiopia, musim panen berlangsung dari Juni hingga September. Gencatan senjata diharapkan dapat memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, TPLF sendiri menolak gencatan senjata sepihak tersebut dengan menyebutnya sebagai lelucon.

Menanggapi situasi di Tigray, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya.

"Peristiwa baru-baru ini di wilayah Tigray di Ethiopia sangat mengkhawatirkan. Mereka menunjukkan, sekali lagi, bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini," ujarnya.

Guterres mengatakan, ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed, dan berharap penghentian permusuhan yang efektif dilakukan.

"Sangat penting bahwa warga sipil dilindungi, bantuan kemanusiaan menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan solusi politik ditemukan," tambahnya.

Pada November lalu, pemerintahan Abiy Ahmed meluncurkan tindakan penegakan hukum setelah pasukan TPLF menyerang tentara Ethiopia di Tigray, termasuk Mekelle.

Konflik tersebut membuat lebih dari satu juta orang mengungsi dan puluhan ribu mengungsi ke negara tetangga Sudan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya