Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha/Net
Pengumuman Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha yang bertekad membuka kembali negara itu dalam 120 hari, tidak terlalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Menurut survei yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration, atau Nida Poll, mayoritas orang mengaku tidak setuju dengan niatan perdana menteri.
Jajak pendapat tersebut dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 1.311 orang berusia 15 tahun ke atas dari berbagai tingkat pendidikan dan pekerjaan di seluruh negeri pada 22-25 Juni.
Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan pengumuman tersebut, sebagian besar atau sekitar 73,46 persen mengatakan tidak setuju.
Itu terbagi menjadi dua, yaitu 53,55 persen benar-benar tidak setuju dan 19, 91 persen tidak setuju.
Yang benar-benar tidak setuju karena alasan bahwa negara tersebut tidak boleh mengambil risiko menerima orang asing saat pandemi belum terkendali, menambahkan bahwa pembukaan kembali harus ditunda sampai sebagian besar orang di negara itu diinokulasi.
Yang tidak setuju, mengatakan mereka tidak yakin dengan tindakan pencegahan pemerintah.
Di sisi lain, sebanyak 26,01 persen setuju, dengan alasan itu akan memacu ekonomi dan menghidupkan kembali bisnis terkait pariwisata.
Sisanya, sebanyak 0,53 persen tidak menjawab atau tidak tertarik.
Ketika pertanyaan berlanjut pada apakah mereka yakin pemerintah benar-benar dapat membuka kembali negara itu dalam 120 hari, mayoritas atau sekitar 71,62 persen, mengatakan 'tidak' dan 27,16 persen menjawab 'ya', lalu sisanya 1,22 persen tidak menjawab atau tidak tertarik.
Lalu ketika ditanya apakah mereka siap menerima risiko pembukaan kembali yang mengarah ke wabah virus yang lebih parah, dan seberapa besar mereka akan menyalahkan pemerintah jika itu terjadi, 52,56 persen mengatakan mereka tidak akan menerima risiko apa pun dan pemerintah harus bertanggung jawab penuh. Sementara 11,29 persen mengatakan mereka tidak akan menerima risiko apa pun tetapi tidak akan menyalahkan pemerintah.
Di sisi lain, 24,56 persen mengatakan mereka akan menerima risiko tetapi pemerintah harus mengambil tanggung jawab total dan 9,00 persen mengatakan mereka akan menerima risiko dan tidak akan menyalahkan pemerintah.
Selebihnya 2,59 persen tidak menjawab atau tidak tertarik.
Ketika ditanya apakah mereka lebih mementingkan kelangsungan hidup ekonomi atau keamanan kesehatan, 69,19 persen memilih keselamatan kesehatan, 18,99 persen memilih kelangsungan hidup ekonomi, dan 11,82 persen mengatakan mereka sama pentingnya.
