Berita

Anggota Komisi XI DPR-RI Vera Febhyanty/Net

Politik

Demokrat: Varian Baru Covid-19 Makin Mengkhawatirkan, Pemerintah Didorong Lakukan Lockdown

SENIN, 28 JUNI 2021 | 07:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Anggota Komisi XI DPR-RI Vera Febhyanty menilai, beban keuangan negara akibat pandemi harus disertai dengan kebijakan yang tepat sasaran dan juga memenuhi harapan. Tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi, menurutnya.

"Semua langkah yang disampaikan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 hanya bagus di paper (kertas). Implementasinya, tidak sesuai harapan,” katanya saat menjadi pembicara Proklamasi Demokrasi Forum (PDF) Minggu (27/6).

Vera menjelaskan, sejak Perppu No.1/2020 disepakati pemerintah dan DPR, keleluasaan pengelolaan anggaran negara ada pada pemerintah. Ibarat baju besi yang dipakaikan untuk melindungi sampai kepada tidak bisa dituntut secara pidana apapun kebijakan yang akan diambil. Hingga lahirlah kebijakan anggaran Penyelamatan Ekonomi Negara (PEN).


“Kita di Komisi XI DPR-RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK agar fokus kepada (penyelamatan) manusia. Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama, ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda. Anggaran yang ada mampu untuk menyelesaikan problem kesehatan akibat Covid-19 ini,” kata Vera.

Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura, yang juga hadir dalam Dalam diskusi daring yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat tersebut, menegaskan bahwa harus dilakukan langkah tegas yang merupakan keputusan politik menghadapi persoalan Covid-19.

“Herd immunity itu hanya mitos. Jika saya punya kuasa, saya akan perintahkan untuk lockdown," kata  Sulfikar Amir.

Public health first, economy follow. Keselamatan masyarakat diutamakan, maka perbaikan ekonomi akan mengikuti. "Tidak bisa dilakukan beriringan,” tegasnya.

Ia menyoroti tiga hal terkait dampak sosial dan ekonomi yang harus diawasi ketat tetkait pandemi Covid-19 yang kembali melonjak, yaitu vaksinasi, pembatasan sosial dan bio survailans.

“Ketiga hal tersebut menjadi beban negara yang membutuhkan kompetensi, komitmen, empati dan leadership untuk menuntaskannya. Jangan selalu melihat statistik naik-turunnya angka kematian. Jika sudah menyangkut nyawa, tidak ada bandingannya,” ujar sosiolog tersebut.

Diskusi bertema “Kasus Covid-19 Melonjak, Perekonomian Rem Mendadak: Mencari Keseimbangan Baru?” yang dipandu oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution ini juga dihadiri oleh pembicara Ekonom dari Universitas Indonesia Fitra Faisal dan Deputi Balitbang M. Jibriel Avessina.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya