Berita

Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang/Net

Politik

Kadin Jakarta: Jangan Sampai Munas Kadin Bertolak Belakang Dengan Harapan Pemerintah

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 10:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dorongan agar pelaksanaan Munas VIII Kadin yang akan berlangsung 30 Juni 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda terus bermunculan.

Kali ini, dorongan itu muncul dari Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Dia meminta agar munas ditunda sementara lantaran pandemi Covid-19 masih melonjak cukup tajam.

Terlebih, sambungnya, virus varian baru sudah masuk ke Indonesia dan jauh lebih ganas.

“Ini juga menjadi pertimbangan. Saat ini sedang puncak-puncaknya, jangan sampai laju penyebarannya semakin besar tentu akan sangat membebani pemerintah untuk menyediakan fasilitas isoman dan tenaga medis yang juga terbatas,” ucap Sarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).

Bagi Sarman, dorongan dari masyarakat hingga kepala daerah agar Munas Kadin ditunda cukup beralasan. Fakyanya kasus Covid-19 memang tengah melonjak dan tempat penyelenggaraan munas berada di zona merah.

Dia mengurai pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PPKM Mikro yang ketat dan presiden sudah mengajak masyarakat untuk berdiam di rumah. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan masyarakat harus diminimalisir dengan baik untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Sebagai bentuk peran serta pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin menekan laju penularan Covid 19, maka akan sangat elok Munas tersebut dapat ditunda sampai dengan angka penyebaran Covid benar-benar dapat kita kendalikan dan kebijakan PPKM diperlonggar,” katanya.

Sarman menambahkan bahwa saat ini banyak kegiatan seperti pameran, seminar, rapat-rapat sampai dengan kunker legislatif yang ditunda. Dia tidak ingin Munas Kadin bertolak belakang dengan harapan pemerintah agar sebaran corona tidak melonjak lagi.

"Kita mengantisipasi saja, jangan sampai Munas Kadin menjadi kluster baru. Tentu akan sangat bertolak belakang dengan harapan pemerintah kalau terjadi,” demikian Sarman.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya