Berita

Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang/Net

Politik

Kadin Jakarta: Jangan Sampai Munas Kadin Bertolak Belakang Dengan Harapan Pemerintah

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 10:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dorongan agar pelaksanaan Munas VIII Kadin yang akan berlangsung 30 Juni 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda terus bermunculan.

Kali ini, dorongan itu muncul dari Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Dia meminta agar munas ditunda sementara lantaran pandemi Covid-19 masih melonjak cukup tajam.

Terlebih, sambungnya, virus varian baru sudah masuk ke Indonesia dan jauh lebih ganas.


“Ini juga menjadi pertimbangan. Saat ini sedang puncak-puncaknya, jangan sampai laju penyebarannya semakin besar tentu akan sangat membebani pemerintah untuk menyediakan fasilitas isoman dan tenaga medis yang juga terbatas,” ucap Sarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).

Bagi Sarman, dorongan dari masyarakat hingga kepala daerah agar Munas Kadin ditunda cukup beralasan. Fakyanya kasus Covid-19 memang tengah melonjak dan tempat penyelenggaraan munas berada di zona merah.

Dia mengurai pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PPKM Mikro yang ketat dan presiden sudah mengajak masyarakat untuk berdiam di rumah. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan masyarakat harus diminimalisir dengan baik untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Sebagai bentuk peran serta pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin menekan laju penularan Covid 19, maka akan sangat elok Munas tersebut dapat ditunda sampai dengan angka penyebaran Covid benar-benar dapat kita kendalikan dan kebijakan PPKM diperlonggar,” katanya.

Sarman menambahkan bahwa saat ini banyak kegiatan seperti pameran, seminar, rapat-rapat sampai dengan kunker legislatif yang ditunda. Dia tidak ingin Munas Kadin bertolak belakang dengan harapan pemerintah agar sebaran corona tidak melonjak lagi.

"Kita mengantisipasi saja, jangan sampai Munas Kadin menjadi kluster baru. Tentu akan sangat bertolak belakang dengan harapan pemerintah kalau terjadi,” demikian Sarman.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya