Kadin Jakarta: Jangan Sampai Munas Kadin Bertolak Belakang Dengan Harapan Pemerintah

Dorongan agar pelaksanaan Munas VIII Kadin yang akan berlangsung 30 Juni 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda terus bermunculan.

Kali ini, dorongan itu muncul dari Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Dia meminta agar munas ditunda sementara lantaran pandemi Covid-19 masih melonjak cukup tajam.

Terlebih, sambungnya, virus varian baru sudah masuk ke Indonesia dan jauh lebih ganas.

“Ini juga menjadi pertimbangan. Saat ini sedang puncak-puncaknya, jangan sampai laju penyebarannya semakin besar tentu akan sangat membebani pemerintah untuk menyediakan fasilitas isoman dan tenaga medis yang juga terbatas,” ucap Sarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).

Bagi Sarman, dorongan dari masyarakat hingga kepala daerah agar Munas Kadin ditunda cukup beralasan. Fakyanya kasus Covid-19 memang tengah melonjak dan tempat penyelenggaraan munas berada di zona merah.

Dia mengurai pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PPKM Mikro yang ketat dan presiden sudah mengajak masyarakat untuk berdiam di rumah. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan masyarakat harus diminimalisir dengan baik untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Sebagai bentuk peran serta pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin menekan laju penularan Covid 19, maka akan sangat elok Munas tersebut dapat ditunda sampai dengan angka penyebaran Covid benar-benar dapat kita kendalikan dan kebijakan PPKM diperlonggar,” katanya.

Sarman menambahkan bahwa saat ini banyak kegiatan seperti pameran, seminar, rapat-rapat sampai dengan kunker legislatif yang ditunda. Dia tidak ingin Munas Kadin bertolak belakang dengan harapan pemerintah agar sebaran corona tidak melonjak lagi.

"Kita mengantisipasi saja, jangan sampai Munas Kadin menjadi kluster baru. Tentu akan sangat bertolak belakang dengan harapan pemerintah kalau terjadi,” demikian Sarman.