Berita

Presiden Brasil Jair Bolsonaro/Net

Dunia

Diskriminasi Perempuan, Presiden Jair Bolsonaro Dan Dua Menterinya Dikenai Sanksi

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan dua menterinya dijatuhi sanksi oleh pengadilan atas pernyataan diskriminasi terhadap perempuan.

Hakim federal Brasil, Ana Lucia Petri pada Jumat (25/6) menetapkan bahwa pemerintah harus membayar denda atas kerusakan moral kolektif terhadap gerakan perempuan.

Denda tersebut mencapai 1 juta dolar, dan dua kali lipat dari jumlah itu harus dialokasikan untuk mengkampanyekan kesadaran melawan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.


Walau begitu, dimuat Sputnik, pemerintah masih dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari gugatan yang diajukan Kementerian Publik Federal pada Agustus 2020.

Kementerian menggugat sejumlah pernyataan yang dilontarkan oleh Bolsonaro, Menteri Ekonomi Paulo Guedes, serta Menteri HAM, Keluarga dan Perempuan Damares Alves sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pernyataan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan inkonstitusional atas kebebasan berekspresi dalam menjalankan kekuasaan negara.

Bolsonaro diketahui telah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang menargetkan perempuan, dan minoritas homoseksual.

"Saya memiliki lima anak, tetapi pada anak kelima saya memiliki momen kelemahan dan muncul sebagai seorang perempuan," kata Bolsonaro ketika menghadiri acara di Clube Hebraica, Sao Paulo pada April 2017.

Dalam pertukaran dengan anggota kongres Maria do Rosario di majelis rendah Brasil pada tahun 2014, Bolsonaro membuat komentar yang sangat dikecam.

"Saya tidak akan memperkosa Anda karena Anda tidak pantas mendapatkannya," ujarnya ketika itu.

Rosario yang membela diri kemudian dibalas oleh Bolsonaro. Sangat presiden menyebut Rosario “tidak layak diperkosa" karena "sangat jelek”.

Pada 6 Juli 2019, Bolsonaro mengatakan bahwa Brasil adalah "perawan yang diinginkan oleh setiap orang cabul asing". Pernyataan itu muncul saat ia membahas proses demarkasi tanah adat dan deforestasi di Amazon.

Bolsonaro juga dituduh menghasut kebencian terhadap orang-orang LGBT setelah menyatakan Brasil itu tidak boleh menjadi “surga pariwisata gay”.

Awal tahun ini, pengadilan Brasil memerintahkan Bolsonaro untuk membayar kompensasi kepada seorang jurnalis setelah membuat komentar yang merendahkan tentang dia.

Sementara itu, Damares Alves membuat pernyataan yang mendesak menteri perempuan untuk memberikan kekuasaannya pada lelaki.

Sedangkan Paulo Guedes menggambarkan Brigitte Macron, istri Presiden Prancis Emmanuel Macron "sangat jelek".

“Presiden mengatakannya, dan itu benar. Wanita itu benar-benar jelek,” kata Paulo Guedes.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya