Berita

Jurubicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Repro

Kesehatan

Muncul Hoax 'Indonesia High Risk Covid-19', Jubir Satgas: Tidak Perlu Diributkan, Mari Kita Gotong Royong Tekan Lonjakan

SABTU, 26 JUNI 2021 | 22:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Informasi yang menyebut Indonesia ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai negara "A1 High Risk Covid-19" adalah tidak benar.

Jurubicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito juga mengkonfirmasi hal tersebut, setelah sebelumnya sudah dijelaskan Jurubicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

Ia mengatakan, informasi tersebut tidak lebih penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri yang membutuhkan kerja sama dari seluruh masyarakat Indonesia.


Pasalnya, istilah yang muncul dalam hoax yang berupa pesan berantai di aplikasi Whatsaap tersebut, yaitu "WHO tetapkan Indonesia A1 High Risk", tidak pernah disampaikan WHO. Karena, pada dasarnya, WHO menetapkan semua negara di dunia sedang dalam kondisi darurat kesehatan akibat pandemi virus Corona jenis baru.

"Mari kita bersama-sama bergotong royong menyelesaikan masalah penularan di dalam negeri. Tidak perlu kita meributkan label situasi sebuah negara," ujar Wiku kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).

Karena itu, Wiku mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan sebaran virus Covid-19, yang belakangan ini menjangkiti banyak warga di daerah. Hal itu terlihat dari data terkini yang mencatat tambahan kasus positif mencapai rekor baru, yaitu hingga 21.095 kasus baru.

"Ayo, buktikan bahwa setiap komponen bangsa termasuk media bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat, menghindari kerumunan, menurunkan penularan-penularan di lingkungan keluarga, sehingga kasus bisa direm," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya