Berita

Jurubicara Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi/Repro

Kesehatan

Kemenkes: Tidak Benar WHO Tetapkan RI Negara A1 High Risk Covid-19

SABTU, 26 JUNI 2021 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pesan berantai yang memuat informasi mengenai kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan laporan organisasi kesehatan dunia (WHO) dibantah Kementerian Kesehatan.

Jurubicara Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, data WHO yang beredar terkait kondisi penyebaran Covid-19 Indonesia benar adanya.

Namun, isi pesan yang beredar dalam pesan berantai tersebut yang menyatakan: "Indonesia ditetapkan WHO sebagai negara dengan risiko dengan kategori A1 High Risk", ditegaskan tidak benar oleh Siti.


"Kementerian Kesehatan sudah memverifikasi informasi tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara dengan predikat A1 dan kode lainnya," ujar Siti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).

Selain itu, Siti juga membantah isi pesan berantai tersebut yang berbunyi: "Artinya, negara lain berhak menolak dan melarang siapa pun yang berasal dari Indonesia (dan negara-negara lain yang terdaftar di A1) memasuki wilayahnya".

"Data laporan benar. Tapi, seluruh negara berkategori high risk, jadi tidak ada hubungannya dengan pelarangan," tegasnya.

Lebih lanjut Siti menjelaskan bahwa laporan WHO tentang situasi pandemi Covid-19 di berbagai negara dilaporakan situasional dan diterbitkan per minggu serta bisa diakses publik.

Namun untuk mempertegas pesan berantai yang beredar adalah tidak benar, Siti menekankan bahwa WHO hanya menetapkan istilah high risk pada kondisi penyebaran Covid-19 dunia, dan itu pun disampaikan pada tahun lalu.

"Secara umum, sejak 11 Maret 2020, kondisi pandemi diumumkan WHO sebagai pernyataan bahwa seluruh dunia berkategori high risk penyebaran SARS-COV-2 (kode untuk penyebutan virus Covid-19)," demikian Siti Nadia Tarmizi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya