Presiden Joko Widodo bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam satu kesempatan di Istana Negara/Net
Cukup menarik mencermati manuver Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang mendaftarkan gugatan ke PTUN atas hasil Kemenkumham karena tidak mengesahkan hasil KLB.
Komunikolog politik Tamil Selvan melihat, manuver Moeldoko dengan KLB Deli Serdang hanya mencoreng muka Presiden Joko Widodo, dan seolah menyiratkan bahwa Jokowi ikut merestui anak buahnya itu mengobok-obok Partai Demokrat.
“Manuver Moeldoko ini mencoreng nama Jokowi, dan memunculkan opini di ruang publik, seolah Jokowi-lah yang berambisi ingin merebut Demokrat,†kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).
“Padahal saya yakin Jokowi tidak ikut campur dalam hal ini,†tekannya menambahkan.
Disamping itu, menurut Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini, pengajuan gugatan tersebut menggambarkan secara nyata pembangkangan Moeldoko sebagai bagian dari pemerintah kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya kira, polemik KLB Deli Serdang ini pada akhirnya akan menenggelamkan karir politik Moeldoko. Terlepas dari pengakuannya, bahwa dirinya diminta untuk menjadi ketum atau memang ada indikasi manuver pribadi. Namun saya kira sebaiknya Jokowi harus membersihkan namanya dari fenomena ini dengan mengganti Moeldoko dari jabatannya sebagai pejabat di lingkaran Istana,†demikian Tamil menyarankan.
Kubu Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang hari ini mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas keputusan Menkumham yang tak mengesahkan hasil KLB yang digelar 5 Maret lalu itu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjadi tergugat dalam perkara tersebut.
"Ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB ini diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUNJakarta," kata kuasa hukum kubu Moeldoko, Rusdiansyah, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6).
