Berita

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam diskusi daring Populi Center Smart FM Network bertajuk 'Solidaritas Melawan Pandemi' pada Sabtu, 26 Juni/RMOL

Kesehatan

Ketua PB IDI Uraikan Dua Strategi Ini Untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

SABTU, 26 JUNI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada dua strategi utama yang harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh kendor dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dua strategi tersebut menjadi materi usulan yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, untuk bisa diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang tengah melonjak selama sepekan terakhir.

Daeng menyebutkan dua strategi yang dimaksud adalah strategi pengetatan di hulu dan di hilir. Namun, dari kedua strategi tersebut, dirinya meminta pemerintah lebih fokus kepada strategi di hulu.


"Tetapi yang paling penting adalah strategi di hulu. Karena kalau strategi di hulu tidak baik, tidak ketat, tidak berhasil, maka persoalan akan mengalir ke hilir," ujar Daeng dalam diskusi daring Populi Center Smart FM Network bertajuk 'Solidaritas Melawan Pandemi' pada Sabtu (26/6).

Merujuk penjelasan organisasi kesehatan dunia atau WHO, Daeng menerangkan, pengertian strategi di hulu adalah pengendalian kasus emergency atau kedaruratan. Langkah ini menurutnya, harus disikapi dengan kebijakan khusus.

"Apa itu? Kalau WHO mengatakan mobilitas dan kegiatan penduduk harus dibatasi," tegasnya.

Menurut Daeng, WHO memang tidak menyebutkan istilah yang menjadi strategi mitigasi tersebut secara spesifik. Namun di Indonesia dikenal sebagai PSBB, PPKM Mikro dan bahkan ada yang menggunakan istilah lockdown.

Tetapi yang paling penting, menurut Daeng, adalah menerapkan pembatasan kegiata masyarakat secara ketat. Agar supaya mobilitas dan aktivitas penduduk atau warga bisa terkendali.

"Kalau ini tidak dilakukan maka strategi di hulu pasti akan kewalahan. Dan itu dampaknya adalah masalah di hilir," tuturnya.

Untuk strategi di hilir, Daeng menekankan soal strategi membangun kesadaran bersama pada protokol kesehatan (Prokes). Semua pihak tanpa terkecuali, ia minta untuk bahu-membahu mengindahkan Prokes.  

"Kalau Prokes tidak diketatkan, masyarakat tidak bersama-sama kita, ya maka ini berat memang. Ini beratnya, masyarakat kadang-kadang tidak merasa ini urusannya kita semua. Ini hanya urusan pemerintah dan petugas kesehatan saja," tuturnya.

"Ini salah besar dalam kondisi pandemi seperti ini, Kalau boleh dikatakan perang, ini semestinya perang semesta. Masyarakat harus ikut," imbuh Daeng menegaskan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya