Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin/Net

Politik

Alifudin Minta Pemerintah Serius Tangani Covid-19, Bukan Ambil Keuntungan

SABTU, 26 JUNI 2021 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebutkan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 terus menuai polemik.

Anggota Komisi IX DPR, Alifudin meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan kasus yang cukup mengkhawatirkan. Bukan justru mempromosikan Ivermectin sebagai obat terapi sebelum ada uji klinis.

"Soal obat Ivermectin itu, baiknya Kemenkes melakukan tugas dan fungsinya dengan uji klinis serta para ahli bisa meneliti, jangan malah BUMN membuat pernyataan seperti jualan obat," ujar Alifudin, Sabtu (26/6).


Politisi PKS itu berharap pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN di tengah situasi seperti sekarang jangan terkesan ingin mengambil keuntungan dengan mengeluarkan pernyataan demikian.

"Jangan memanfaatkan kondisi pandemi dengan berjualan obat, dengan embel-embel sudah mendapat izin edar, takutnya mubazir obat ivermectin yang sudah diproduksi banyak eh malah tidak efektif," tegasnya.

Alifudin juga menegaskan bahwa cara Erick Thohir ini sangat berdampak pada masyarakat, yang nantinya akan berbondong-bondong membeli obat Ivermectin dan dipertengahan jalan tidak bermanfaat obat tersebut karena diberhentikannya uji klinis.

"Mubazir itu tidak baik, seharusnya langkah yang tepat dilakukan pemerintah adalah dengan menunggu tahapan hasil uji klinis obat Ivermectin selesai oleh Kemenkes dan menggalakan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat agar terciptanya heard imunity, harusnya rencana yang sudah dibentuk dilaksanakan dengan baik," demikian Alifudin.

Menteri BUMN, Erick Thohir sebelumnya mengklaim Ivermectin merupakan salah satu obat terapi Covid-19 dan telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, BPOM menegaskan izin edar obat Ivermectin yang dikeluarkan oleh instansi tersebut bukan untuk digunakan sebagai obat Covid-19, melainkan sebagai obat cacing.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya