Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin/Net

Politik

Alifudin Minta Pemerintah Serius Tangani Covid-19, Bukan Ambil Keuntungan

SABTU, 26 JUNI 2021 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebutkan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 terus menuai polemik.

Anggota Komisi IX DPR, Alifudin meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan kasus yang cukup mengkhawatirkan. Bukan justru mempromosikan Ivermectin sebagai obat terapi sebelum ada uji klinis.

"Soal obat Ivermectin itu, baiknya Kemenkes melakukan tugas dan fungsinya dengan uji klinis serta para ahli bisa meneliti, jangan malah BUMN membuat pernyataan seperti jualan obat," ujar Alifudin, Sabtu (26/6).


Politisi PKS itu berharap pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN di tengah situasi seperti sekarang jangan terkesan ingin mengambil keuntungan dengan mengeluarkan pernyataan demikian.

"Jangan memanfaatkan kondisi pandemi dengan berjualan obat, dengan embel-embel sudah mendapat izin edar, takutnya mubazir obat ivermectin yang sudah diproduksi banyak eh malah tidak efektif," tegasnya.

Alifudin juga menegaskan bahwa cara Erick Thohir ini sangat berdampak pada masyarakat, yang nantinya akan berbondong-bondong membeli obat Ivermectin dan dipertengahan jalan tidak bermanfaat obat tersebut karena diberhentikannya uji klinis.

"Mubazir itu tidak baik, seharusnya langkah yang tepat dilakukan pemerintah adalah dengan menunggu tahapan hasil uji klinis obat Ivermectin selesai oleh Kemenkes dan menggalakan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat agar terciptanya heard imunity, harusnya rencana yang sudah dibentuk dilaksanakan dengan baik," demikian Alifudin.

Menteri BUMN, Erick Thohir sebelumnya mengklaim Ivermectin merupakan salah satu obat terapi Covid-19 dan telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, BPOM menegaskan izin edar obat Ivermectin yang dikeluarkan oleh instansi tersebut bukan untuk digunakan sebagai obat Covid-19, melainkan sebagai obat cacing.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya