China Sebut Sanksi Baru AS Pada Perusahaan Xinjiang Seperti Tindakan Bandit

Kementerian Luar Negeri China menanggapi marah sanksi perdagangan baru yang dikeluarkan AS kepada sejumlah perusahaa yang berbasis di Xinjiang.

Dalam pernyataannya pada Jumat (25/6), Kemenlu China menyebut pembatasan tersebut seperti tindakan yang dilakukan oleh seorang bandit. Selain itu, Beijing juga menuding Washington mempolitisasi masalah perdagangan normal.

“Menggunakan kebohongan sebagai alat, hak asasi manusia sebagai kedok, dan hegemoni sebagai etika, AS secara tidak bermoral menekan perkembangan industri Xinjiang,” kata juru bicara kementerian Zhao Lijian kepada wartawan, seperti dikutip dari CGTN, Sabtu (26/6).

"Apa yang dilakukan AS merugikan hak-hak rakyat Xinjiang untuk subsistensi dan pembangunan dan menciptakan pengangguran paksa dan kemiskinan yang dipaksakan," ujarnya.

Pernyataan itu muncul setelah Washington mengumumkan pembatasan perdagangan yang ketat pada lima perusahaan China untuk apa yang disebut kerja paksa di Xinjiang.

Perusahaan-perusahaan termasuk Hoshine Silicon Industry (Shanshan), dan tiga perusahaan China lainnya - Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals dan Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co, serta Xinjiang Production and Construction Corps, mengutip klaim tentang 'kerja paksa' di wilayah tersebut.

Kelima perusahaan tersebut akan dikenakan pembatasan ketat pada kemampuan mereka untuk memperoleh komoditas, perangkat lunak dan teknologi AS.

Zhao mengatakan AS tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Xinjiang dan hanya bermaksud mengacaukan Xinjiang dan menahan perkembangan China.

"China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China dan mendesak AS untuk berhenti menyebarkan informasi palsu tentang China," demikian Zhao.