Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM: Miris, Corona Membuat Rakyat Sengsara Tapi Jadi Berkah Koruptor

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 19:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebuah video pendek yang memperlihatkan kondisi di RSUD Bekasi yang sangat memprihatinkan. Sebab, pasien yang membludak membuat penanganan hingga ke halaman rumah sakit.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule turut menyampaikan keprihatinan atas apa yang terjadi.

Di satu sisi, Iwan Sumule merasa miris karena kondisi pilu ini berbanding terbalik dengan lingkaran elite. Di mana tidak sedikit elite yang justru foya-foya dengan kehadiran pandemi Covid-19.


Para pejabat amat memanfaat kehadiran UU 2/2020 tentang Corona. Sebab, mereka mendapat imunitas dalam mengelola anggaran besar untuk penanganan Covid-19. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyelewengan anggaran.

“Koruptor diberi imunitas karena apapun yang dikentit bukan kerugian negara, tapi dianggap pembiayaan. Syaratnya satu, jangan sampai kena OTT,” urainya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (25/6).

Iwan mengurai bahwa kekebalan yang dimiliki elite pengelola dana Covid-19 terbilang cukup lama, yaitu hingga 2023.

Artinya, selama itu pula, jika penegak hukum bekerja dengan baik, maka akan muncul sejumlah skandal seperti dugaan korupsi bantuan sosial untuk Covid-19 di Kemensos.

“Setelah bansos, muncul lagi dugaan BPJS dikorupsi. Jadi corona membuat kesengsaraan rakyat, tetapi membawa berkah bagi koruptor,” tuturnya.

Terakhir, Iwan Sumule teringat ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut para koruptor saat ini lebih gila dari zaman orde baru. Koruptor, kata Mahfud, bahkan telah bersatu untuk menghantam KPK.

Di satu sisi, Iwan Sumule khawatir para koruptor itu nyaman dengan era Pemerintahan Joko Widodo sehingga ingin jabatan presiden ditambah.

“Fenomena yang terjadi seolah ada kesan koruptor menghendaki pemerintahan Jokowi untuk berlaku otoriter dan perpanjang masa jabatan presiden,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya