Berita

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono/Ist

Dinamika

Pemerintah Bantu Pulangkan 145 PMI Bermasalah Dari Malaysia

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia.

Para pekerja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada Kamis (24/6) dan langsung menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat selama lima hari.

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6).


Suhartono menyatakan proses pemulangan pekerja migran ini telah mengikuti protokol kesehatan. Mereka menjalani tes PCR dan dikarantina sebelum dipulangkan ke daerah asal.

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI," jelasnya.

Dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 19 dari Sumatera Utara, 21 orang dari Jawa Timur, 11 orang dari Kepulauan Riau, 10 orang dari Jawa Barat, 5 orang dari Nusa Tenggara Timur, 5 orang dari Riau, 4 orang dari Aceh, dan 3 orang dari Lampung.

PMI lainnya berasal dari  Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemensos," tegasnya.

145 WNI/PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit.

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki, dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang," tandasnya.

Namun demikian, belum diketahui pasti jumlah keseluruhan PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya