Partisipasi perempuan pada dunia kerja meningkat secara signifikan. Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto, menyatakan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada 64 persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan pada 2019.
“Saat ini perempuan bekerja mengalami peningkatan. Prosentasenya ada sekitar 39 persen, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 38 persen. Hal ini bisa dikatakan sebagai hasil kerja keras dan (kebijakan pemerintah yang telah memberdayakan perempuan,†kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6).
Dian mengatakan, secara konstan indeks ketidaksetaraan gender di Indonesia terus menurun, dari 0,466 di tahun 2015 menjadi 0,421 di tahun 2019. Artinya, pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sudah semakin merata. Walaupun pemerintah mengakui angka indeks ini masih terkategorikan tinggi dan ketidaksetaraan juga masih tampak di beberapa sektor.
Diketahui selama pandemi pemerintah telah memberikan beragam bentuk bantuan subsidi bagi pelaku usaha UMKM agar mereka tidak hanya bertahan dari sisi usaha tapi juga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Master Ekonomi Politik ini menguraikan, langkah nyata dan cepat mengatasi dampak asimetris Covid 19 sangatlah penting.
"Karena investasi pada penanganan isu ketidaksetaraan gender merupakan investasi untuk masa depan," katanya.
Hal ini makin diperkuat dengan laporan McKinsey Global Institute, ketika pemerintah menangani dampak negatif pandemi Covid 19 terhadap perempuan dengan baik, maka bisa menciptakan nilai tambah hingga 13 triliun dolar AS. Sedangkan jika pemerintah tidak menangani dampak negatif pandemi terhadap perempuan, maka GDP global pada tahun 2030 akan turun hingga 1 triliun dolar AS.
“Studi McKinsey Global Institut juga menunjukan jika perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam perekonomian, maka tahun 2025, PDB global dapat meningkat sebesar 28 triliun dolar AS, atau naik sepertiganya,†ujar Dian.
Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) realisasinya pada tahun 2020 mencapai Rp.188,1 triliun atau sekitar 99 persen dari target sebesar 190 triliun rupiah dan ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2019 lalu.
Menurut CEO Kopi Perempuan Tani ini, ditengah pandemi, survei Katadata Insight Center (KIC) mengenai UMKM juga menemukan bahwa UMKM berbasis sumber daya alam seperti sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang cukup kuat bertahan selama pandemi.
Selama pandemi, komoditi yang tetap unggul dan yang tetap diperlukan oleh masyarakat adalah pangan, sehingga momentum ini merupakan peluang bagi UMKM untuk eksis di dunia usaha. Bersama pertanian, UMKM sudah terbukti menjadi benteng kokoh saat perekonomian negara saat krisis.
“KIC juga melakukan penelitian yang lebih mendalam. Survei ini meliputi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air,†kata wanita kelahiran Jakarta, 11 November 1985 ini.
Hasil survei ini menjawab seberapa besar pandemi memberikan dampak ekonomi dalam roda bisnis UMKM pertanian.
Lebih dari 42,5 persen UMKM Agrikultur berasal dari sektor pertanian, disusul perkebunan 16,8 persen dan perikanan 16,4 persen. Sedangkan peternakan hanya 12,6 persen dan kehutanan hanya 11,7 persen dari kelompok UMKM yang menjadi responden penelitian ini.
“Survei KIC juga melaporkan UMKM 82,9 persen dari pelaku usaha yang terkena dampak negatif pandemi ternyata 56,8 persen UMKM kondisi usahanya menjadi sangat buruk/ buruk. Ini tidak berbeda dengan UMKM pertanian (makro) yang juga menghadapi masalah serupa,†ujar Alumni Universitas Pendidikan Nasional (UNAS) ini.
Hasil survei ini juga menjawab seberapa besar pandemi memberikan dampak ekonomi dalam roda bisnis UMKM Agrikultur. Lebih dari 75 persen UMKM Agrikultur mengalami penurunan volume penjualan dan omzet selama pandemi. Pandemi berdampak pada menurunnya volume penjualan dan omzet bagi UMKM mikro dan kecil. Namun sebaliknya bagi UMKM Menengah ada 24 persen UMKM yang mengalami peningkatan.
Dian mengatakan, pekerjaan rumah yang menanti pemerintah dan pelaku UMKM pertanian adalah inovasi, hal yang sebelum pandemi pun dirasa masih kurang sehingga membuat bisnis sektor ini belum maksimal ditengah potensi yang sangat besar. Belum lagi persoalan finansial atau modal usaha yang kerap menghambat pelaku UMKM untuk meningkatkan produktifitasnya. Persoalan lain adalah keterbatasan akses pemasaran, dan juga sarana prasarana yang kurang memadai menjadi hambatan terutama selama pandemi.
Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk mendongkrak UMKM sebagai kekuatan ekonomi baru. Survei KIC menunjukkan bahwa tiga bantuan langsung yang dibutuhkan UMKM untuk bertahan menghadapi pandemi adalah bantuan modal usaha, pelatihan pemasaran produk online dan sarana prasarana.
“Saat KIC melakukan survei memang kondisi sejumlah UMKM dalam kondisi menurun. Penurunan ini yang akhirnya membuat UMKM pertanian memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengadopsi metode pemasaran online selama pandemi,†ungkapnya.
Dia menambahkan, digitalisasi UMKM pertanian diperkirakan akan terus berlanjut. Saat ini saja lebih dari 60 persen UMKM yang berjualan secara offline berminat beralih ke online.
Pemasaran secara digital dinilai berpengaruh besar pada omzet, saat ini di angka 20,5 persen. Dari berbagai kanal penjualan online, sebanyak 96,8 persen UMKM memasarkan produknya melalui media sosial: facebook, instagram, youtube, dan lain-lain. Sementara hampir separuh UMKM pertanian sudah masuk ke marketplace.
