Berita

Penggagas Seknas Jokowi, Sudahlah!, Adhie Massardi/Net

Politik

Utang Menumpuk Dan Penanganan Covid-19 Gagal, Jadi Alasan Tepat Dukung Misi SJS

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 10:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wacana Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode yang terus didengungkan sejumlah pihak sudah jelas tidak tepat. Pertama karena inkonstitusional atau melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua Jokowi dinilai gagal dalam bekerja.

Sebaliknya, pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam justru mendukung Seknas Jokowi, Sudahlah! (SJS) yang digagas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

Selain menjadi wadah untuk melawan penyesatan publik melalui wacana presiden 3 periode, misi SJS dinilai Saiful Anam merupakan solusi konkret.


Misi SJS sendiri adalah mengajak seluruh elemen rakyat untuk kembali ke konsitusi , dalam menyikapi wacana penambahan periode jabatan presiden yang inkonstitusional.

Di satu sisi mereka turut mengajak rakyat mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945 yang secara substansi memungkinkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di tengah jalan.

Menurut Saiful Anam, ajakan itu rasional. Sebab kondisi bangsa saat ini semakin mengkhawatirkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya kira mestinya terhadap jabatan Presiden Jokowi lebih tepat adalah mempercepat jabatannya secara konstitusional, yakni melalui impeachment presiden sesuai Pasal 7A UUD 1945," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Saiful menilai banyak persoalan rakyat yang muncul selama era Presiden Joko Widodo. Mulai dari utang menumpuk, pandemi yang belum berakhir, hingga konsentrasi pemerintah yang salah arah di masa krisis.

"Ukurannya sudah jelas, yakni dengan banyaknya utang yang tidak terbendung, gagalnya penanganan Covid-19 bahkan justru lebih mementingkan pembangunan infrastruktur daripada pembangunan manusia seutuhnya sesuai Pembukaan UUD 1945," urainya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya