Berita

Seknas Jokowi, Sudahlah! atau SJS/Rep

Politik

Banyak Yang Muak Presiden 3 Periode, Gerakan SJS Yang Digagas Adhie Massardi Akan Didukung Rakyat

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gerakan "Seknas Jokowi, Sudahlah!" atau SJS yang digagas oleh mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie M. Massardi, diyakini bakal didukung penuh oleh rakyat Indonesia.  

Sebab, orientasi gerakan SJS tersebut mewakili perasaan rakyat yang belakangan ini terus-menerus dijejali isu presiden tiga periode.

"Rakyat akan mendukung SJS-nya Adhie Massardi. Karena itulah yang dikehendaki rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).


Ujang menilai, apa yang dilakukan oleh Adhie Massardi dkk merupakan gerakan yang positif. Rakyat juga menginginkan wacana presiden tiga periode tidak perlu dilanjutkan.

"Itu gerakan dan perwujudan dari keinginan rakyat juga. Rakyat tak butuh 3 periode," kata dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Ditambahkan Ujang, saat ini hal yang paling mendesak dan dibutuhkan adalah kebutuhan hidup dipenuhi di masa pandemi Covid-19 ini. Bukan malah dibuat muak oleh manuver-manuver politik seperti wacana Jokowi tiga periode.

"Rakyat sedang butuh kerjaan, makan, dan keselamatan dari Covid-19. Bukan dijejali isu tiga periode yang itu bertentangan dengan konstitusi," demikian Ujang.

SJS yang digagas Adhie Massardi dkk akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini. Di tengah maraknya isu penambahan masa jabatan presiden tiga periode, SJS justru ingin mengajak seluruh elemen rakyat untuk kembali ke konsitusi UUD 1945. Khususnya mengusung pasal 7A UUD 1945 yang substansinya memungkinkan terkait pemberhentian Presiden dan atau Presiden di tengah jalan.

Saat ini, sambung koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) tersebut, kondisi negara bangsa sedang tidak baik-baik saja. Ada situasi darurat, pemerintah gagal hampir di semua sektor kehidupan, akibat kepemimpinan nasional kehilangan visi, tidak mampu memilih mana yang prioritas dan mana yang sekunder, juga tidak memiliki kemampuan manajerial, bahkan yang standar.

Adhie memberi contoh. Selain kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, ekonomi dan tata-kelola BUMN, teman-teman yang bergerak di sektor lingkungan hidup akan memaparkan kegagalan pemerintah mengelola SDA dan mineral serta menjaga lingkungan.

Situasi inilah yang membuat berbagai komponen masyarakat, yang memiliki keperdulian terhadap nasib bangsa, berkumpul dan menginisiasi lahirnya "Seknas Jokowi, Sudahlah!".

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya