Berita

Duta Besar Dang Dình Quy, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, berbicara pada 23 Juni 2021 di hadapan Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara untuk resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo AS terhadap Kuba/Net

Dunia

Vietnam Desak AS Cabut Embargo Ekonomi Yang Menyengsarakan Rakyat Kuba Selama Bertahun-tahun

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 08:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Vietnam memberikan suara mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan diakhirinya embargo ekonomi, komersial, dan keuangan, yang diberlakukan oleh AS terhadap Kuba selama beberapa dekade.

Dalam sidang yabg digelar pada Selasa (23/6), Vietnam juga mendesak AS untuk membalikkan kebijakan saat ini demi kepentingan rakyat kedua negara dan untuk perdamaian, stabilitas, serta pembangunan di kawasan dan dunia pada umumnya.

Resolusi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB untuk ke-29 kalinya tahun ini, dengan 184 suara mendukung, 2 menentang, dan 3 abstain.


Para peserta menyatakan keprihatinan mereka atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan sepihak AS serta kesulitan dan tantangan pembangunan negara Karibia di segala bidang, terutama dalam konteks agenda 2030 PBB untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mereka menggarisbawahi perlunya AS untuk menghapus embargo dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Piagam PBB, terutama pada kesetaraan kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan internal negara lain.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Duta Besar Dang Dình Quy, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, menggarisbawahi bahwa embargo ekonomi, komersial dan keuangan terhadap Kuba, yang diberlakukan pada tahun 1962, bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

"Ini adalah sistem sanksi sepihak yang paling tidak dapat dibenarkan dan berkepanjangan yang dikenakan terhadap sebuah negara dalam sejarah dunia modern," katanya, seperti dikutip dari Vietnam News, Kamis (24/6).

"Embargo telah mengakibatkan kerugian besar bagi Kuba, menyebabkan banyak kesulitan bagi banyak generasi rakyat Kuba," tambahnya.

Masyarakat internasional bersama dengan Vietnam, sebagai negara yang pernah mengalami embargo oleh pemerintah AS setelah perang, meminta AS untuk segera mengakhiri embargo sepihak terhadap Kuba.

"Ini agar negara dapat bebas untuk berpartisipasi secara adil dalam sistem ekonomi dan perdagangan sesuai dengan hukum internasional," katanya lagi.
Dang Dình Quy juga memuji kesediaan Kuba untuk melanjutkan dialog dan kerja sama dengan AS mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama serta negosiasi, mengenai masalah-masalah bilateral atas dasar kesetaraan dan timbal balik dan dengan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan nasional masing-masing.

“Dukungan kuat, persahabatan, kerja sama, dan solidaritas Vietnam dengan rakyat Kuba dan memperbarui komitmen teguh kami untuk menjaga prinsip hukum internasional sebagaimana diabadikan dalam Piagam PBB," demikian Quy mengakhiri pidatonya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya